Berbagai komoditas naik, pemerintah mestinya di pihak 'wong cilik'

Berbagai komoditas mengalami lonjakan harga mulai dari pangan hingga energi. Setelah PT Pertamina (Persero) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax (RON 92), pemerintah kembali mewacanakan kenaikan harga liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg).

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, tidak hanya LPG, kabar kenaikan Pertalite dan Solar juga mengemuka. Tak ketinggalan tarif listrik juga dikabarkan bakal naik.

Menurutnya kenaikan empat komoditas ini bisa dipastikan bakal menyulut kenaikan inflasi secara signifikan. Akibatnya, harga-harga kebutuhan pokok naik, memperburuk daya beli masyarakat, dan memperberat beban rakyat.

"Sungguh sangat ironis, rakyat miskin, yang tidak pernah beli BBM dan LPG 3 kg lantaran tidak memiliki kendaraan bermotor dan kompor gas, harus ikut menanggung beban kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," ungkapnya, Jumat (15/4).

Di tengah kenaikan harga migas dunia, menurutnya masih banyak opsi untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa menaikkan harga BBM, LPG, hingga listrik.

"Pemerintah akan mendahulukan meringankan beban Pertamina atau meringankan beban rakyat Indonesia. Pemerintah sudah seharusnya lebih memihak 'wong cilik' ketimbang memihak Pertamina," tuturnya.

Fahmy menyebut salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah tanpa harus menaikkan harga komoditas energi adalah dengan relokasi dana windfall dari meningkatnya harga batu bara dan dana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberlakukan pada 1 April 2022.

"Kalau masih kurang, anggaran pembangunan IKN bisa digunakan lebih dulu untuk menambal subsidi kepada rakyat," lanjutnya.

Lebih lanjut dia mengatakan kenaikan harga berbagai komoditas energi ini bisa berdampak ke anjloknya daya beli dan menambah beban rakyat. Maka ia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak menaikkan BBM, LPG 3 kg dan tarif listrik sepanjang 2022.

"Selain itu, mohon agar Presiden Joko Widodo menertibkan Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak membuat pernyataan di publik terkait wacana kenaikan harga-harga komoditi strategis, termasuk BBM, gas melon, dan tarif listrik," ujarnya.