Dorong pemulihan ekonomi, pemerintah serahkan DIPA dan TKDD lebih awal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga (K/L) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk APBN 2021 kepada K/L dan Pemda.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, proses penyerahan DIPA dan TKDD APBN 2021 yang dilaksanakan lebih awal, diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Proses penyerahan DIPA dan TKDD APBN 2021 yang dilaksanakan lebih awal, diharapkan dapat mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, dan berbagai prioritas pembangunan strategis," katanya di Istana Negara yang disiarkan secara daring, Rabu (25/11).

Adapun, di dalam APBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk K/L sebesar Rp1.032 triliun dan transfer daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun. Total anggaran untuk dua pos tersebut totalnya mencapai Rp2.750 triliun atau meningkat 0,4% dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020. 

Alokasi belanja pemerintah itu, akan digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional lewat dukungan di berbagai bidang, seperti kesehatan Rp169,7 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur Rp 417,17 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, dan pembangunan teknologi informasi Rp 26 triliun.

Sri Mulyani pun mengatakan, mulai 2021 dilakukan reformasi penggarapan untuk K/L dengan penganggaran yang berbasis pada hasil. 

"Perbaikan mencakup satu, peningkatan integrasi, konvergensi kegiatan pembangunan antar KL, pengurangan duplikasi kegiatan KL, dan perancangan perumusan program," ujarnya.

Sedangkan, dana TKDD pada pagu anggaran 2021 akan lebih difokuskan untuk meningkatkan kualitas hasil dan kontrol dari pemerintah daerah, serta mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan pemulihan ekonomi dan kualitas pendidikan, juga kesehatan.

"TKDD 2021 dialokasikan sebesar Rp795,5 triliun dengan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hasil dan kontrol. mendorong pemda di dalam pemulihan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan," ucapnya.