Pemerintah targetkan defisit di bawah 2% pada RAPBN 2018

Pemerintah menargetkan defisit di bawah 2% pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Selain itu, akan menfokuskan RAPBN terhadap pengembangan masyarakat. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, target tersebut harus diikuti dengan asumsi PDB tahun depan, yang naik di atas Rp16.000 triliun. 

Pemerintah berusaha mendesain RAPBN 2019 yang bertujuan memberikan stimulus. Serta dukungan terhadap perekonomian dan perbaikan sosial terhadap masyarakat.

Anggaran itu nantinya membuat rakyat Indonesia meningkatkan kapasitas pendidikan, skill, dan vokasi. Sebagai antisipasi terjadinya perubahan teknologi dan persaingan yang makin ketat.

"Presiden sudah mengatakan fokus kita pada SDM paling penting. Rakyat kita paling penting. Mereka membutuhkan pendidikan. Maka jumlah biaya pendidikan akan mencapai Rp 460 triliun atau bahkan Rp 470 triliun," ujarnya di Gedung DPR, Rabu (11/4) di Jakarta. 

Pemerintah juga akan memberikan tambahan alokasi pada sektor kesehatan. Kemenkeu akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk meninjau ulang anggaran yang akan dikeluarkan untuk kebutuhan BPJS. Hal itu terkait dengan kemampuan meningkatkan pelayanan kesehatan. 

Oleh karena itu, pemerintah daerah akan mempererat hubungan dengan pemerintah daerah (pemda). Pemda punya andil besar dalam menangani dua isu tersebut. 

"Juga dari jaring pengamanan sosial. Makanya kita naikkan 10 juta PKH (Program Keluarga Harapan) yang ditransfer," jelas Sri Mulyani. 

Jika sudah ada prioritas terhadap komposisi belanja dan disaat bersamaan sejumlah proyek infrastruktur selesai. Pemerintah akan mudah mengkombinasikan instrumen-instrumen yang ada. 

Untuk diketahui, Menteri Keuangan menargetkan total penerimaan negara harus ditingkatkan dikisaran 7,6-13% untuk 2019. Sementara dari sisi belanja negara, Belanja Pemerintah Pusat akan naik sekitar 7,3% dan untuk transfer ke daerah dan dana desa didesain kenaikan sekitar 8,3%.

Semua itu masih dalam hitungan pagu indikatif. Dimana Kemenkeu akan membelanjakan lebih dari Rp 823 triliun untuk Kementerian/Lembaga (K/L). Untuk program-program yang disebut prioritas Presiden Jokowi diantaranya, pendidikan, kesehatan, vokasi, dan sosial.

Mengenai subsidi energi, Menkeu mengatakan, asumsi harga minyak Indonesia (ICP) akan ditingkatkan dan disesuaikan dengan realisasi yang terjadi tahun ini. Kemungkinan dikisaran US$ 58-65.