Pemerintah targetkan rasio perpajakan capai 8,42% di 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menargetkan rasio perpajakan untuk 2022 akan berada pada kisaran 8,37% hingga 8,42% terhadap produk domestik bruto (PDB). Target itu lebih tinggi dari target 2021 yang sebesar 8,18% dari PDB.

Dengan demikian, target sebesar 8,37%-8,42% tersebut jika dinominalkan akan berkisar sebesar Rp1.499,3 triliun hingga Rp1.528,7 triliun. Target tersebut pun telah dimasukkan dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2022.

“Reformasi perpajakan dan pemulihan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan rasio perpajakan secara bertahap,” katanya dalam video conference, Senin (31/5).

Menurutnya, optimalisasi penerimaan perpajakan dilakukan untuk menciptakan perpajakan yang lebih sehat dan adil. Hal ini dilakukan melalui reformasi administrasi dan reformasi kebijakan. 

Optimalisasi penerimaan perpajakan 2022 pun akan ditempuh dengan cara menggali potensi perpajakan melalui kegiatan pengawasan dan pemetaan kepatuhan yang berbasis risiko.

Lalu, memperluas basis perpajakan melalui perluasan objek dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan, dan menyesuaikan regulasi perpajakan yang sejalan dengan struktur ekonomi dan karakteristik sektor perekonomian. 

Adapun penguatan administrasi perpajakan dalam jangka menengah dilakukan melalui lima pilar, yang mencakup sisi organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi.

"Pemerintah optimis bahwa penerimaan perpajakan 2022 akan lebih baik dibandingkan 2021," ujarnya.

Selain itu, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan ditempuh melalui optimalisasi pengelolaan aset negara agar dan penyempurnaan tata kelola PNBP. 

Di sisi lain, pemerintah juga tetap akan menjaga agar layanan publik tetap berkualitas, dan memperhatikan konservasi lingkungan hidup.