Pemerintah memutuskan harga gas bumi diturunkan menjadi rata-rata sebesar US$6 per MMBTU (million british thermal unit) di plant gate konsumen mulai 1 April 2020.
Penurunan harga gas tersebut tidak akan mengurangi besaran penerimaan kontraktor minyak dan gas (migas). Kebijakan tersebut merupakan hasil rapat terbatas melalui konferensi video yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (18/3).
"Rencana penurunan harga gas menjadi US$6 per MMBTU mengikuti Perpres Nomor 40 tahun 2016, ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arfin Tasrif dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.
Arifin mengatakan, untuk bisa menyesuaikan harga US$6 per MMBTU tersebut, maka harga gas di hulu harus bisa diturunkan antara US$4-US$4,5 per MMBTU, dan biaya transportasi dan distribusi bisa diturunkan antara US$1-US$1,5 per MMBTU.
Penurunan harga gas tersebut juga diterapkan untuk sektor kelistrikan dalam rangka menyediakan listrik yang terjangkau bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan industri. Penurunan harga gas untuk industri termasuk pupuk dan PLN tidak menambah beban keuangan negara.
Arifin menuturkan penurunan harga gas akan mendorong terciptanya dampak berantai dan pertumbuhan ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu, akan meningkatkan daya saing industri untuk ekspor dan substitusi impor, serta menjaga keberlangsungan industri pupuk dalam rangka swasembada dan ketahanan pangan nasional.
Arifin mengakui akan terjadi pengurangan penerimaan pemerintah di hulu migas. Namun, terdapat tambahan pendapatan pemerintah dari pajak dan deviden, penghematan subsidi listrik, pupuk dan kompensasi PLN, serta terdapat penghematan karena konversi pembangkit listrik dari diesel ke gas.
"Tentu saja konsekuensinya di bidang hulu gas, penerimaan pemerintah bisa berkurang tapi ini bisa dikompensasi dengan pengurangan biaya subsidi dan (pengurangan) biaya kompensasi (PLN), dan kontribusi dari peningkatan pajak dan deviden. Juga terdapat penghematan dari konversi bahan bakar pembangkit listrik dari diesel ke gas," ungkap Arifin.
Penurunan pendapatan di sisi transportasi dan distribusi gas akan dikompensasi antara lain dengan jaminan pasokan gas, tambahan pasokan gas, dan efisiensi perusahaan.
Terkait dengan biaya transportasi gas, Kementerian ESDM juga telah melakukan pembahasan dengan transporter gas utama. Sehingga, investasi yang sudah 10-12 tahun beroperasi memiliki nilai depresiasi yang bisa dipertimbangkan. Transporter juga melakukan efisiensi di perusahaan sendiri dengan kontribusi yang signifikan.
"Kami juga mengupayakan agar kebutuhan aliran gas (alokasi gas) untuk bisa memenuhi kapasitas pipanya kita siapkan. Kami mengimbau agar transporter gas bisa membuka akses kepada supplier gas yang lain, supaya volumenya juga bisa dioptimalkan lebih banyak lagi," tambah Arifin.
Sebagaimana diketahui, sumber gas Indonesia cukup banyak. Arifin menjabarkan terdapat sumber gas dari lapangan Sakakemang yang beroperasi pada 2021. Kemudian tahun 2023, terdapat gas yang selama ini dijual ke luar negeri akan dialokasikan untuk dalam negeri.
"Kemudian kita akan terus mengembangkan infrastruktur gas. Kita harus bisa memasang jaringan pipa dari Aceh sampai ke Jawa Timur, kemudian di Sulawesi maupun di Kalimantan. Ini membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun. Selain pipa kita juga harus bisa memiliki lagi receiving terminal sehingga LNG tersebut bisa ditampung di receiving terminal untuk bisa didistribusikan kepada pemakai," ujar Arifin. (Ant)
