Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mencatat, pada akhir Desember 2020, harga beberapa komoditas tercatat melambung tinggi dan sulit dikendalikan. Komoditas tersebut seperti telur, ayam, semua jenis cabai, bawang merah, bawang putih, dan minyak goreng.
Memasuki 2021, IKAPPI juga mencatat tahu dan tempe sempat hilang dari peredaran beberapa hari yang lalu akibat harga kedelai yang cukup tinggi. Sedangkan, pengrajin tidak mampu membeli dengan harga yang ada.
Ketua Bidang Organisasi DPP IKAPPI Muhammad Ainun Najib mengatakan, kelangkaan tempe dan tahu ini disebabkan oleh pengawasan pemerintah yang minim.
"Selain itu, Kementerian Perdagangan tidak mampu mengintervensi importir untuk mengucurkan stok yang dimilikinya, dengan harga yang sama," kata Ainun dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/1).
Sebelumnya, Sekjen Kemendag Suhanto mengatakan, terdapat stok kurang lebih 450.000 ton kedelai di Indonesia. Suhanto meyakinkan bahwa kedelai masih melimpah.
Akan tetapi, Ainun menyayangkan fakta di lapangan bahwa importir memberlakukan harga ke pengrajin, sama seperti harga kenaikan kedelai yang terjadi saat ini, sehingga stok itu dijual dengan harga yang sekarang.
Dia menilai, tidak adil apabila stok impor yang dimiliki tahun lalu diberlakukan dengan harga saat ini. Hal tersebut hanya memberikan keuntungan cukup besar bagi importir yang mengimpor kedelai.
"Kami meminta Sekjen Kemendag yang cukup getol menjadi juru bicara importir, untuk menekan importir agar dengan stok 450.000 ton itu harganya tetap sama dengan harga yang lama," ujar dia.
Dengan demikian, maka stok dua bulan yang akan datang harusnya tidak memengaruhi harga kenaikan internasional karena masih menggunakan harga yang lama.
Di sisi lain, harga cabai rawit merah kembali melonjak tanpa disangka, karena pemerintah menyatakan stoknya aman. Ainun mengatakan, meskipun Kementerian Pertanian dan Kemendag menyatakan stoknya aman, tetapi faktanya sempat tembus di angka Rp100.000/kg.
"Hari ini di beberapa pasar di jakarta harga cabai rawit merah masih Rp90.000/kg, ini menurut IKAPPI tidak normal. Kami mendorong agar tata niaga pangan di 2021 bisa dijalani dengan baik. Dikonsep dengan baik, didesain dengan baik, agar kelangkaan atau kenaikan harga tidak terjadi begitu cepat karena sudah diantisipasi jauh-jauh hari," ujarnya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, IKAPPI menuturkan, perlu ada pemetaan wilayah produksi. Wilayah mana saja yang menjadi penghasil dan wilayah-wilayah mana saja yang kurang produksinya.
"Tetapi lepas dari itu semua, kami berharap agar pemerintah memiliki data berapa jumlah konsumsi per kuartal dan per bulan. Sehingga kita bisa mengetahui kebutuhan dan konsumsi yang dibutuhkan, untuk menyeimbangkan konsumsi dan produksi berjalan," ucapnya.
Ainun pun berharap, pada 2021 Indonesia lebih siap menghadapi tata niaga pangan sehingga tidak terjadi lagi gejolak pangan yang selama ini terjadi.
