Permintaan lahan untuk kawasan industri di luar Jabodetabek mulai naik signifikan. Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan, kebutuhan lahan untuk luar Jabodetabek, bahkan luar Pulau Jawa, berasal dari industri mineral.
“Penyerapan lahan kawasan industri di Jabodetabek relatif masih sekitar 100 hektare. Sampai pertengahan tahun pun tidak bisa mencapai 150 hektare. Sekarang malah banyak kebutuhan lahan di luar Jabodetabek. Seperti di Jawa Timur, banyak berkembang di sana,” kata Sanny dalam Halal Bi Halal HKI di Jakarta, Kamis (28/6).
Menurutnya, pengusaha berharap pemerintah bisa mendorong pengembangan kawasan industri di luar Jabodetabek. Saat ini kawasan industri di Morowali (Sulawesi Tengah) yang berbasis industri Nikel, dan kawasan Wilmar (Jawa Timur) yang berbasis kelapa sawit, berkembang sangat pesat.
“Industri mineral di Bintuni dan Ketapang juga meningkat pertumbuhannya. Kalo andalkan pengusaha bangun sendiri kan lebih lama. Memang harus ada kordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pengembang. Karena pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan bandar udara itu kan juga perlu dukungan anggaran pemerintah pusat,” katanya.
Selain itu, kata Sanny, pemerintah daerah juga perlu segera melakukan rencana tata ruang yang lebih jelas untuk kawasan industri. Dengan perencanaan yang baik, potensi daerah bisa lebih tergali sehingga investor akan semakin tertarik.
Di sisi lain, HKI juga telah bekerja sama denga PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom) untuk menyediakan infrastruktur teknologi komunikasi. Menurut dia, ketersediaan infrastruktur dasar tersebut menjadi kunci untuk menarik investasi dari luar.
“Begitu kawasan yang direncanakan sudah disiapkan sistem telekomunikasinya, dia punya fiber optiknya, langsung jalan beriringan, sehingga tidak perlu menunggu kawasan jadi dulu,” katanya.
Lebih lanjut Sanny mengatakan, saat ini jumlah kawasan industri mencapai 87 perusahaan yang telah menjadi anggota HKI, dengan luas kawasan sekitar 86 ribu hektare. Saat ini porsi pembangunan kawasan industri pun sudah semakin seimbang.
"Saat ini diluar Jawa sudah 40 persen, ini merupakan usaha dari Kemenperin, dimana HKI juga mendorong untuk perluasan pengembangan kawasan industri luar Jawa," katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun HKI, saat ini sudah ada 12 kawasan ekonomi khusus (KEK), 29 kawasan industri yang sudah menjadi proyek strategis nasional (PSN), kemudian yang berstatus prioritas ada 17 kawasan, sedangkan kawasan industri yang memperoleh kemudahan program KLIK dari BKPM dan Kemenperin sebanyak 47 kawasan. Selain itu ada 18 kawasan industri yang mendapatkan fasilitas obyek vital.
"Ada banyak hal program pemerintah yang sudah diberikan kepada pengusaha kawasan industri, ini merupakan suatu hal yang sangat baik dan harus terus ditingkatkan," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pembangunan kawasan industri turut berkontribusi cukup signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara, di antaranya melalui investasi yang masuk dan penyediaan lapangan kerja. “Efek berantai positif ini tentu akan menguatkan ekonomi kita, karena bisa mendongkrak pertumbuhan sektor industri sebagai upaya pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya.
Selain itu, pengembangan kawasan industri terintegrasi merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung implementasi revolusi industri generasi keempat (4.0) di Tanah Air. Pasalnya, kawasan industri berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional melalui industrialisasi.
“Kawasan industri terpadu dengan penyediaan berbagai infrastruktur penunjang, dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan-perusahaan di lokasi tersebut. Hal ini mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi di dalam negeri,” katanya.
