Rapor kinerja pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, di berbagai bidang menunjukkan hasil positif. Masyarakat mengapresiasi kinerja Pemkab Mojokerto yang dipimpin oleh Bupati Ikfina Fahmawati dalam hal kesejahteraan sosial, perekonomian, politik dan keamanan, hingga penegakan hukum.
Hasil survei kinerja yang dilakukan pada awal Juni 2024 menunjukkan kepuasan tertinggi berasal dari bidang kesejahteraan sosial, dengan tingkat kepuasan umum mencapai 82,4%. Secara rinci, rata-rata kepuasan untuk setiap subindikator dalam bidang ini mencapai minimal 71,3%. Penilaian positif ini didorong oleh tingginya apresiasi dalam variabel kesehatan dan pendidikan.
Tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan kesehatan mencapai lebih dari 85%, menjadi yang tertinggi di antara subindikator lainnya. Begitu pula, sekitar delapan dari sepuluh responden menyatakan kepuasan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Pelayanan kesehatan dan pendidikan dianggap sektor fundamental karena dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dan kualitas dalam kedua sektor ini tidak bisa ditawar sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar.
Namun, ada kekurangan dalam bidang kesejahteraan sosial terkait penanganan kemiskinan dan bantuan langsung, yang masih dinilai kurang memuaskan oleh seperempat responden. Masalah kemiskinan dan distribusi bantuan sosial merupakan isu kompleks yang tidak mudah diselesaikan dalam konteks tata kelola daerah.
Pemerintah perlu terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan pengawasan aliran bantuan sosial serta jaminan sosial, termasuk memastikan mekanisme penerima dan akses yang jelas untuk menghindari polemik.
Aspek perekonomian juga mendapat penilaian tinggi, dengan 80,1% responden menyatakan puas. Subindikator yang paling mendapat kepuasan tinggi mencakup pemerataan pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan koperasi, di mana tujuh dari sepuluh responden mengakui kinerja Pemkab Mojokerto memuaskan. Namun, untuk aspek pengendalian harga, hanya sekitar 60% responden yang memberikan apresiasi, dan penilaian untuk pengembangan pertanian dan peternakan juga menunjukkan angka kepuasan yang lebih rendah.
Usaha Pemkab Mojokerto dalam menciptakan lapangan pekerjaan menghadapi tantangan, meskipun statistik menunjukkan penurunan tingkat pengangguran dari 5,54% pada 2021 menjadi 4,67% pada Agustus 2023. Namun, 44% responden merasa belum puas dan berharap ada upaya lebih untuk mengurangi angka pengangguran.
Bidang politik dan keamanan juga mendapat penilaian positif dari sekitar tiga per empat responden. Jaminan kebebasan berpendapat, penghargaan terhadap perbedaan, dan rasa aman dalam keseharian adalah variabel yang dinilai paling tinggi. Kanal pelaporan dan aduan, baik melalui call center maupun platform digital, perlu terus dioptimalkan untuk mendorong keaktifan publik dalam proses pelayanan pemerintah.
Dalam hal penegakan hukum, tingkat kepuasan publik mencapai 77,8%. Penegakan peraturan daerah mendapatkan apresiasi tinggi dari tiga perempat responden. Namun, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pungli di lingkungan pemerintahan masih mendapatkan kritik, dengan enam dari sepuluh responden menyatakan kepuasan. Sekitar seperempat responden merasa tidak puas dalam hal ini.
Pembangunan dan program unggulan
Dampak dari pengoptimalan pelayanan dan pembangunan infrastruktur dasar, seperti kesehatan, pendidikan, serta sarana-prasarana fisik, telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam jangka panjang, langkah-langkah strategis pembangunan ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi di Kabupaten Mojokerto, baik melalui investasi besar yang menciptakan lapangan pekerjaan maupun melalui pengembangan usaha oleh masyarakat sendiri.
Persoalan besar terkait perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tentu memiliki kompleksitas dan memerlukan sinkronisasi pembangunan lintas sektor. Salah satu upaya untuk menangani berbagai persoalan wilayah tersebut adalah melalui empat program unggulan yang dicanangkan oleh Pemkab Mojokerto.
Keempat program unggulan Pemkab Mojokerto mencakup peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan, penyediaan pendidikan berkualitas, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan UMKM. Program-program ini saling mendukung, tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
Program unggulan dalam bidang kesehatan mendapat penilaian positif dengan tingkat kepuasan mencapai 83,8%. Hal ini tecermin dari angka Indeks Kesehatan Kabupaten Mojokerto, yang menurut Badan Pusat Statistik untuk tahun 2023 adalah 0,84, setara dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur.
Dalam bidang pendidikan, 82,4% responden memberikan penilaian memuaskan terhadap upaya Pemkab Mojokerto dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang lebih modern dan berbasis digital. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan terlihat dari angka rata-rata lama sekolah yang telah mencapai 9,11 tahun pada 2023, meningkat dari angka stagnan sekitar delapan tahun sebelumnya dan sejalan dengan rata-rata Jawa Timur.
Program pemberdayaan UMKM juga mendapat respons positif, dengan 72% responden menyatakan puas. Pemkab Mojokerto berupaya mendorong pertumbuhan UMKM melalui aplikasi daring seperti Tumbas/Tumbas Express, yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar dan produk UMKM. Dengan posisi strategis UMKM dalam perekonomian, program ini diharapkan dapat membantu mengatasi krisis lapangan kerja dan pengangguran, serta mendukung kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.
Persoalan dan harapan
Penilaian positif terhadap kinerja di berbagai aspek juga berdampak pada citra baik yang diterima oleh bupati dan wakil bupati. Ini adalah kesempatan baik bagi pejabat saat ini untuk mengakhiri masa kepemimpinan dengan hasil yang memuaskan. Namun, meskipun banyak apresiasi positif, masih ada beberapa masalah yang diharapkan masyarakat dapat diselesaikan menjelang akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati.
Masalah sosial, seperti kemiskinan dan kesehatan, serta isu lingkungan dan infrastruktur seperti pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, jalan, dan jalur pedestrian, menjadi perhatian utama masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat lebih fokus pada isu-isu ini dan mencari solusi yang efektif.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah pelatihan kerja oleh Pemkab untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat, sehingga mereka bisa bersaing dengan pekerja dari luar daerah.
Dalam bidang politik, keamanan, dan penegakan hukum, masyarakat menginginkan peningkatan patroli keamanan untuk menjaga ketertiban menjelang pilkada. Transparansi layanan publik juga diharapkan untuk mencegah praktik pungutan liar dan korupsi.
Dalam aspek ekonomi, masyarakat berharap ada lebih banyak lapangan pekerjaan, pengembangan UMKM untuk bersaing di tingkat yang lebih tinggi, dan stabilitas harga bahan pokok.
Di bidang kesejahteraan sosial, masyarakat berharap penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas kesehatan. Mereka meminta kemudahan akses ke fasilitas kesehatan serta perbaikan kualitas alat kesehatan di balai kesehatan dan rumah sakit di Mojokerto.
Dengan waktu yang tersisa sekitar tiga bulan, Pemkab Mojokerto diharapkan dapat mengatasi kekurangan yang ada dan memberikan hasil yang lebih nyata, sehingga masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan manfaat dari pembangunan yang telah dilakukan.
