Pengusaha keluhkan leletnya Pemprov Jakarta tangani banjir

HIPPI menyatakan, banjir Jakarta menjadikan kondisi pengusaha seperti sudah jatuh tertimpa tangga.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai lamban melakukan mitigasi banjir. Imbasnya, Ibu Kota dilanda banjir dalam dua hari terakhir serta berdampak sosial ekonomi terhadap warga dan pengusaha.

Karenanya, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta meminta pemprov mengantisipasi banjir sejak dini dengan memperbaiki drainase serta revitalisasi sungai dan setu sepanjang tahun untuk mengantisipasi banjir.

"Pelaku usaha sangat berharap agar masalah banjir ini dapat semakin dikendalikan sehingga tidak mengganggu berbagai aktivitas perekonomian dan masyarakat," kata Ketua Umum HIPPI, Sarman Simanjorang, dalam keterangan tertulis, Minggu (21/2).

Dirinya menerangkan, pengusaha sudah sangat menderita karena penurunan pendapatan imbas penurunan perekonomian saat pandemi Covid-19. Keadaan kian buruk lantaran adanya banjir.

"Bagi pelaku usaha, banjir di tengah pandemi ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah berat semakin berat menghadapi tantangan ini. Banjir ini membawa kerugian material, kerugian omzet, dan waktu bagi pelaku usaha dan masyarakat," tuturnya.

Sarman melanjutkan, anjloknya omzet selama pandemi hanya dapat ditutup saat libur akhir pekan. Namun, sirna dengan datangnya banjir.

Banjir pada hari Sabtu, yang merupakan libur akhir pekan, biasanya menjadi ajang warga Jakarta dan sekitarnya keluar rumah untuk berbelanja ke pasar tradisional, mal, ataupun menikmati kuliner bersama keluarga.

"Dengan kejadian banjir ini, masyarakat sebagai konsumen enggan keluar rumah karena takut terjebak macet," ucapnya.

Kondisi ini, sambungnya, menjadi tantangan dan beban berat bagi pelaku usaha yang sudah hampir setahun tertekan dan terpuruk akibat pandemi. Untuk itu, Pemprov Jakarta diharapkan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) sekitar untuk menanggulangi banjir.

"Pengusaha berharap banjir ini dapat diatasi dengan koordinasi yang terpadu dengan pemerintah daerah penyangga Ibu Kota yang mengirimkan air dari hulu," tutup Sarman.