Pentingnya penyediaan peta dasar

Badan Informasi Geospasial (BIG) siap berkontribusi untuk Indonesia Emas 2045 melalui berbagai langkah. Caranya, memastikan ketersediaan informasi geospasial dasar (IGD), ketersediaan dan pemanfaatan informasi geospasial tematik (IGT), dan terbangunnya infrastruktur informasi geospasial yang andal.

Kepala BIG Muh Aris Marfai mengatakan, IGD bisa memicu IGT dalam pembangunan berskala besar serta nasional. Misalnya, IGT terkait rencana detail tata ruang sebagai salah satu syarat investasi, yang memerlukan peta dasar.

Kini, tantangan yang ada di depan mata BIG adalah penyediaan peta dasar. Sejauh ini, peta dasar yang dimiliki belum yang besar, namun untuk peta kecil sudah terakomodir.

“Ini fondasi dalam rangka untuk mendukung pembangunan,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) 2024 dengan tema Penguatan Landasan Transformasi Informasi Geospasial yang Holistik, Integratif, dan Berkelanjutan dalam rangka Menuju Indonesia Emas, di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (20/6).

Selain itu, ujarnya, kebutuhan akan literasi geospasial juga sebuah urgensi yang harus dikejar. Agar setiap orang memahami dan menggunakan informasi berbasis keruangan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami bersama kementerian dan lembaga serta semua pihak berupaya agar produk data dan informasi geospasial tidak sekadar benda mati tapi bermanfaat di berbagai sektor,” ucapnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut, pengetahuan terhadap informasi geospasial atau keruangan bisa menjadi modal lebih guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Maka data sebagai kekayaan negara dan modal dasar transformasi digital.

Bersama keuangan dan statistik, data geospasial harus terintegrasi supaya datanya holistik. Sebab, ketiganya saling melengkapi dan membantu untuk pengambilan keputusan.

“Terutama untuk mengetahui persis kelompok penerima manfaat dari belanja sosial,” ucapnya dalam kesempatan serupa.

Maka dari itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono berharap melalui rakornas ini tidak ada lagi tumpang tindih informasi. Apalagi tumpang tindih ini dapat menyebabkan konfilk kepemilikan dan pemanfaatan ruang.

Ia mengaku menunggu resolusi yang kontrukstif dari rakornas tersebut. Belum lagi selama ini, isu tata ruang dan pendaftaran tanah cukup mengganggu. Maka langkah solutif seperti one map policy yang digodok antara jajarannya dengan BIG ditunggu kembali.

“Rakornas ini menjadi urun rembuk gagasan dengan kementerian dan lembaga serta pemerintahan daerah terkait yang menghasilkan rekomendasi dan solusi,” katanya dalam tayangan video dalam acara tersebut.