Pemerintah bakal mengucurkan Rp38,479 triliun kepada tujuh badan usaha milik negara (BUMN) selama 2022 dengan skema penyertaan modal negara (PMN).
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) menyatakan, fokus pemanfaatan PMN pada tahun ini menyasar beberapa hal. "Ada empat target fokus," ucap Tenaga Pengkaji Restrukturisasi Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara, Dodok Dwi Handoko, dalam acara DJKN yang disiarkan secara daring, Jumat (14/1).
Pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi dari PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, dan PT Adhi Karya. Selain itu, mendukung pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PT PLN (Persero).
Ketiga, mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan menggandeng PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Perum Perumnas. Terakhir, mendukung penjaminan proyek infrastruktur bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) guna tata ruang wilayah yang lebih baik.
PMN merupakan salah satu bentuk pembiayaan investasi pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan demikian, harus dikelola secara good governance dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
"Alokasi PMN dalam APBN yang merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN yang mendapat penugasan dalam rangka pembangunan infrastuktur prioritas untuk meningkatkan daya saing nasional serta diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi Covid-19," tutur Dodok.
PMN yang telah diberikan harus dikelola secara akuntabel dan transparan demi kemakmuran rakyat. Penyusunan key performance indicator (KPI) atas penggunaan PMN sebagai bentuk komitmen BUMN dalam mencapai target yang ditetapkan.
Oleh karena itu, BUMN yang menerima PMN diminta mengedepankan akuntabilitas dengan target realisasi fisik (output) pembangunan proyek, rasio elektrifikasi, penggunaan dana sesuai peruntukannya, dan target penyerapan (outcome) berupa tenaga kerja lokal dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kunjungan wisatawan.
Beberapa BUMN ditetapkan menerima PMN pada 2022 guna mengerjakan sejumlah proyek, di antaranya kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp3.000 miliar untuk penyelesaian ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Bogor-Ciawi-Sukabumi. Selain itu, dukungan penjaminan proyek infrastruktur dengan tambahan eksposur jaminan sebesar Rp10,85 miliar.
Kemudian, PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp23,85 triliun untuk kelanjutan pembangunan 8 ruas tol Trans Sumatra (TTS) wilayah Pekanbaru-Dumai, Binjai-Langsa, Indralaya-Muara Enim, Kisaran-Indrapura, Kuala Tanjung-Parapat, Penanjung- Bengkulu, Sigli-Banda Aceh, dan Pangkalan-Pekanbaru. Outcome-nya, memangkas biaya logistik dan waktu tempuh masyarakat.
