Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan transformasi digital melalui pembangunan sarana infrastruktur jaringan telekomunikasi backbone nasional, Palapa Ring Integrasi. Proyek ini menjadi perluasan jaringan serat optik Palapa Ring yang ada sekaligus guna peningkatan konektivitas digital antarwilayah dan resiliensi jaringan telekomunikasi nasional.
Pembangunan ini juga masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.
"Dalam hal ini, pemerintah turut mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi melalui pelaksanaan PSN serta perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan turunannya," kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya, Senin (31/10).
Dalam pembangunannya, Palapa Ring Integrasi akan membentang sejauh 12.261 kilometer (km) dengan melintasi 14 provinsi dan 78 kabupaten/kota. Pengintegrasian ini diklaim meningkatkan cakupan layanan internet kepada 10.091 perusahaan dan 16,4 juta populasi yang belum terlayani internet.
Airlangga mengatakan, perlunya dukungan dari para stakeholder dalam menyelesaikan proyek ini, terutama penyelarasan jalur Palapa Ring Integrasi ke dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) provinsi serta kabupaten/kota yang dilintasi.
Pemerintah daerah (pemda) juga bisa berperan aktif dalam penyelenggaraan telekomunikasi di teritorialnya masing-masing melalui pembangunan infrastruktur, pembiayaan, dan penyediaan fasilitas yang dapat digunakan secara bersama.
"Upaya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi tersebut diharapkan dapat selaras sampai dengan tingkat daerah agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat menghasilkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia,” tutur Airlangga.
Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, pembangunan infrastruktur, khususnya telekomunikasi, harus diikuti langkah-langkah konkret yang mampu menghasilkan output dan outcome maksimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
"Semoga kita dapat menyelesaikan amanah dalam mengawal target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Indonesia," pungkas Airlangga.