Pada peringatan Hari Maritim Nasional Ke-57, Kamis (23/9), Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan, nilai kemaritiman harus menjadi visi bangsa untuk mendukung menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Arus utama pembangunan nasional seharusnya berbasis kemaritiman. Oleh karena itu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional harus mempertimbangkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan,” kata Luhut dalam pidatonya yang disiarkan secara virtual.
Dalam menyambut rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045, Luhut mengatakan jika itu merupakan kesempatan yang baik untuk memasukkan pemikiran pembangunan kemaritiman.
“Kita harus membuat peta jalur yang jelas, sehingga armada pembangunan kemaritiman dapat sampai ke pelabuhan akhir, menjadikan Indonesia pusat peradaban maritim dunia pada 2045,” tegasnya.
Kemudian, Luhut menambahkan jika visi Indonesia sebagai poros maritim itu akan tercapai apabila didukung dengan berbagai peningkatan produktivitas.
“Produktivitas akan bisa meningkat bila kualitas SDM membaik, diperkuat oleh konektivitas yang semakin merata, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi, dan pangan untuk mendorong industrialisasi, serta dukungan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha,” papar Luhut.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sumber Daya Energi dan Mineral, Arifin Tasrif menyampaikan secara spesifik terkait arah pembangunan kemaritiman untuk Indonesia hingga 2045. Pada pemaparannya, Arifin menjelaskan jika terdapat tiga aspek yang akan diperkuat dalam arah pembangunan maritim, yakni ekonomi maritim, kekuatan maritim, dan peradaban maritim.
Lebih lanjut, Arifin menjelaskan pembangunan maritim 2045 akan memiliki sasaran untuk meningkatkan peran ekonomi maritim menjadi sekitar 12,5 persen PDB, dengan fokus antara lain peningkatan pada sektor industrialisasi perikanan, konektivitas laut, dan pariwisata bahari.
Kemudian, pada peradaban maritim, Arifin menjelaskan pembangunan akan memiliki sasaran untuk menciptakan kualitas SDM yang unggul serta peningkatan inovasi dan teknologi kemaritiman. Dalam aspek kekuatan maritim, pembangunan akan memiliki sasaran untuk penguatan kemampuan keamanan maritim dalam menghadapi tantangan regional dan global.
Untuk mencapai arah pembangunan kemaritiman 2045, Arifin menjelaskan bahwa terdapat dua strategi yang telah direncanakan, yaitu memperkuat politik maritim dan ekonomi maritim.
“Untuk memperkuat politik maritim, kita perlu menempatkan NKRI sebagai poros maritim dunia, dengan membangun kekuatan-kekuatan kemaritiman global,” katanya.
Sedangkan untuk memperkuat ekonomi maritim, Arifin menjelaskan bahwa perlu dilakukan penguasaan sumber daya alam melalui penguatan infrastruktur. Serta peningkatan konektivitas kelautan, yang dilakukan melalui pengembangan pusat pertumbuhan kelautan baru berbasis kelautan, khususnya di wilayah timur Indonesia.
