Perkuat penanganan sawit, Ditjenbun bentuk Direktorat Sawit  

Kementerian Pertanian memperkuat penanganan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis yang menjadi penopang perekonomian nasional. Salah satu yang digagas adalah membentuk Direktorat Sawit di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan.

Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah mengatakan, salah satu komitmen memajukan budidaya hingga industri kelapa sawit adalah membuat direktorat yang secara khusus menangani sawit. Selama ini sawit hanya ditangani koordinator atau setingkat kasubdit. Ujung dari ini, penangganan sawit kurang maksimal.

Usulan pembentukan direktorat sawit sudah dilontarkan Andi di hari ketiga menjabat eselon I. Andi dilantik menduduk posisi Dirjen Perkebunan yang kosong hampir setahun pada 1 Juli 2022. Andi yakin, adanya direktorat membuat penanganan sawit lebih fokus dan maksimal.

Direktorat Sawit dipastikan segera ada. Sebab, usulan perubahan nomenklatur di Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian yang disodorkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) sudah mendapat lampu hijau.

"Saya melihat lingkungan strategis Ditjen Perkebunan saat dilahirkan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hari ini. Sawit luar biasa. Saya melihat data 80-90% Produk Domestik Bruto kita berasal dari sawit. Kenapa kita tidak fokus mengelola ini?” tanya Andi beberapa waktu lalu.

Ia lantas mengutip data-data Badan Pusat Statistik (BPS). Hingga semester 1 tahun 2022, sawit mendorong pertumbuhan PDB pertanian Indonesia 2,95% dibandingkan periode yang sama pada 2020. Pada 2020, ekonomi nasional terjadi kontraksi sebesar 0,74%. Sawit, kata Andi, menyumbang PDB Pertanian sebesar 80%.

"Sawit menjadi salah satu penyumbang angka positif pada pertanian tahun 2020. Sawit ini sebenarnya sebuah komoditas yang luar biasa, 80% PDB kita dari sawit. Untuk itu, sawit harus kelola dengan baik, meski subsidi pupuk (untuk sawit) sudah tidak ada lagi," kata Andi.

Sebagai bagian membentuk ekosistem sawit yang baik, kata Andi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia. Ini untuk memperbaiki tata kelola sawit yang lebih berkelanjutan. 

Untuk menunjang implementasi Permentan tersebut, jelas dia, diterbitkan keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 349/kpts/12/2020 tanggal 5 Desember 2020 tentang Lembaga Pelatihan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil). Hingga saat ini sudah ada tujuh lembaga pelatihan yang telah diakui.

Jumlah peserta refreshment auditor ISPO sampai angkatan 26 berjumlah 718 orang. Pelatihan auditor ISPO reguler sampai angkatan 23 berjumlah 517 orang. Dengan demikian, jelas dia, total sudah ada 1.235 orang auditor ISPO sejak Permentan Nomor 38 Tahun 2020 diterbitkan.