Menteri PUPR: Persepsi rumah subsidi berkualitas buruk harus dihilangkan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, persepsi rumah subsidi berkualitas buruk dan murahan harus dihilangkan dan diganti dengan persepsi rumah yang lebih berkualitas dan layak huni.

Lebih lagi, rumah subsidi tersebut dibangun dengan menggunakan anggaran negara atau APBN dan harus dipertanggungjawabkan penggunanya dan manfaatnya bagi masyarakat banyak.

"Kami berkepentingan untuk bangun rumah subsidi berkualitas. Kami berkepentingan karena memanfaatkan uang negara, jadi harus saya pertanggungjawabkan dengan bangun rumah yang layak dan berkualitas," katanya dalam video conference, Selasa (18/5).

Dia pun menuturkan, bukan hanya pihaknya yang bertanggung jawab untuk menyediakan rumah subsidi berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), namun juga para pengembang, perbankan, dan juga lembaga pembiayaan.

"Tidak hanya pengembang yang berkomitmen, bank pelaksana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga bertanggung jawab terhadap rumah bersubsidi itu," ujarnya.

Semua entitas itu, harus mampu menjamin ketersediaan rumah yang layak huni baik secara konstruksi bangunan, namun juga dari segi kualitas lingkungan terjaga dengan baik.

"Persepsi bahwa rumah bersubsidi adalah rumah murahan kita harus hilangkan. Rumah subsidi harus berkualitas yang layak huni, bukan hanya kualitas konstruksi tetapi juga kualitas lingkungannya," ucap Basuki.

Oleh karena itu, dia meminta kepada perbankan yang menyalurkan dana FLPP harus terlebih dahulu melihat lokasi tempat dibangunnya rumah subsidi bagi MBR dan mengecek siapa pengembangnya untuk memastikan bahwa rumah yang terbangun nantinya berkualitas baik.

"Saya minta juga ke Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) juga harus perhatikan pengembang ini, jangan sampai persulit FLPP di para pengembang yang sudah menyatakan komitmen," tegasnya.