Pertama kali sejak pandemi, target defisit APBN 2023 hanya 2,58%

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2023 sebesar 2,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp598,2 triliun. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan defisit tahun ini yang diramal sebesar 3,92% terhadap PDB atau senilai Rp732,2 triliun.

"Defisit anggaran 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal 3% terhadap PDB," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI Pada Sidang Tahunan MPR RI, serta Sidang Bersama DPR RI, di Komplek DPR RI, Jakarta, Selasa (16/8).

Nantinya, defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, namun tetap dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal, dilakukan untuk menjaga agar tingkat rasio utang selalu dalam batas aman.

Perlu diketahui, per Juli saja utang pemerintah tercatat senilai Rp7.163,12 triliun, naik dari periode akhir Juni yang sebesar Rp7.123,62 triliun. Dengan total utang ini, maka rasio utang terhadap PDB sebesar 37,91%. Turun tipis dibanding periode sebelumnya yang sebesar 39,56%.

Sementara itu, dana untuk pembiayaan defisit 2023 akan berasal dari peningkatan efektivitas pembiayaan investasi, khuusnya kepada BUMN dan BLU. "yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja," jelas Jokowi.

Kemudian, pemerintah juga akan terus mendorong pembiayaan inovatif melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV). Lalu, akan terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiyaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan ultramikro.

"Pemerintah juga memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) untuk menjaga stabilitas ekonomi dan antisipasi ketidakpastian, serta meningkatkan pengelolaan manajemen kas yang integratif untuk menjaga bantalan fiskal yang andal dan efisien," beber Jokowi.