Pertamina akan pindahkan Depo Plumpang secara bertahap

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga mengungkapkan, pemindahan warga yang tinggal di sekitaran Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Depo Plumpang tetap akan dilakukan. Tujuannya, agar tersedia bufferzone atau zona penyangga di sekitar Depo Plumpang yang rencananya akan disediakan sepanjang 50 meter jarak antara rumah penduduk dengan tepian Depo Plumpang.

Dalam merelokasi warga, Arya pun meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut membantu.

“Yang terpenting adalah tidak kehilangan nyawa, jadi mau tidak mau ya bufferzone harus dibuat. Nah untuk bufferzone ini urusan Pemprov DKI dong bukan urusan Pertamina lagi. Kan bagi-bagi tugasnya,” ujar Arya pada wartawan di Kantor Kementerian BUMN, ditulis Kamis (16/3).

Selanjutnya, Arya juga memastikan kegiatan operasional di Depo Plumpang akan tetap berjalan normal seperti biasa, walaupun pemerintah saat ini berencana membangun Depo baru di kawasan milik PT Pelindo (Persero), Tanjung Priok.

Pembangunan Depo baru, menurutnya, juga akan memakan waktu sekitar tiga hingga empat tahun. Selain itu, usia Depo Plumpang juga diketahui sudah lebih dari 50 tahun. Sehingga, Arya menilai, perlu adanya evaluasi.

“Tidak akan pindah itu Pertamina, aset tidak akan pindah. Nanti dikira aset Pertamina akan diduduki langsung ya? Ya tidak lah. Tapi akan dipakai untuk lubricants, bisa orang itu luas kok. Tapi ya itu, kita minta ada bufferzone,” tuturnya.

Hal serupa juga disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati. Menurutnya, pemindahan Depo Plumpang ke lahan milik PT Pelindo (Persero) akan dilakukan secara bertahap. 

Depo Plumpang, kata dia, tidak mungkin ditutup seluruhnya, karena akan mengganggu pasokan BBM nasional. Bahkan, Depo Plumpang selain menyimpan pasokan BBM, juga menyimpan LPG, pelumas, dan pusat teknologi.

Nicke juga membeberkan, pemindahan yang dilakukan bertahap akan dibarengi relokasi warga sekitar Depo Plumpang untuk menyediakan bufferzone. Selain berguna untuk memastikan keamanan dan keselamatan warga, zona penyangga juga untuk mengamankan pasokan BBM.

“Warga ini yang relokasi di bufferzone, karena Depo Plumpang tidak bisa ditutup. Alasannya ya akan mempengaruhi terhadap ketahanan suplai nasional,” kata Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (15/3).

Nicke menjelaskan, Depo Plumpang menyimpan sekitar 15% pasokan BBM nasional dan disalurkan ke 790 SPBU di 19 Kabupaten/Kota. Sehingga, peran Depo Plumpang dinilai strategis dalam menjaga rantai pasok energi nasional. 

Jika Depo Plumpang ditutup, kata Nicke, hal tersebut akan menghambat distribusi BBM nasional.