Bersama Pertamina, DPR akan cari solusi kelangkaan gas LPG 3 kg

Komisi VI DPR RI berencana memanggil PT Pertamina guna membahas permasalahan kelangkaan gas LPG 3 kg di beberapa daerah.

Kelangkaan ini, diduga terjadi akibat aturan baru yang membatasi penjualan hanya melalui pangkalan atau subpenyalur resmi, sehingga membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas bersubsidi tersebut.

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron, mengatakan, pemanggilan ini bertujuan untuk mencari tahu apakah masalah utama terletak pada rantai distribusi atau aturan yang diterapkan.

“Kami akan mengundang Pertamina. Kita akan lihat mana yang harus mendapatkan perhatian khusus,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/2).

Menurutnya, Pertamina harus bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa penyaluran LPG 3 kg berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, kalau memang kemudian ada para agen dan pengecer atau pemilik pangkalan yang melanggar aturannya, cabut aja izinnya. Pindahkan kepada yang siap,” tegasnya.

Agen dan pangkalan yang terbukti melanggar aturan tidak boleh dibiarkan, karena dapat merugikan masyarakat kecil yang berhak mendapatkan subsidi.

Dengan adanya pertemuan antara DPR dan Pertamina, diharapkan akan ditemukan solusi konkret agar kelangkaan gas LPG 3 kg tidak terus berulang. DPR juga ingin memastikan, kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan malah menambah kesulitan.

Herman berharap, Pertamina lebih tegas dalam mengawasi distribusi LPG 3 kg dan menindak tegas pihak-pihak yang bermain dalam penyaluran gas bersubsidi ini.

Dengan langkah proaktif ini, DPR RI menunjukkan komitmennya untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan distribusi LPG 3 kg tetap berjalan lancar serta sesuai dengan aturan yang berlaku.