Pertamina diminta beri promo BBM kepada sopir dan nelayan

Pemerintah dan Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) diharapkan dapat bertindak bijak dan adil terkait alokasi penyaluran serta kewajaran harga bahan bakar minyak (BBM). Apalagi belum lama ini komunitas sopir angkutan Pelabuhan Tanjungpriok, mengeluhkan uang jalan yang tergerus untuk membeli BBM, selain mahalnya makanan dan minuman akibat pandemi Covid-19.

"Maksudnya, kalangan sopir angkutan pelabuhan itu juga sangat berharap agar program Pertamina, yaitu promo cashback hingga 50% buat membeli BBM yang diberikan kepada puluhan ribu pengemudi Ojol (ojek online), juga bisa mereka nikmati," kata anggota DPR Marwan Jafar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/4).

Selain itu, Pertamina mestinya bisa menjamin kemudahan dan ketersediaan BBM bagi komunitas nelayan, petani dan UMKM, serta memberikan harga yang murah untuk menjamin keberlangsungan usaha mereka di tengah wabah Corona.

"Pertamina perlu memastikan distribusi BBM ke kalangan tersebut tidak terganggu. Mengapa? Sebab, persoalan itu sangat menentukan ketersediaan dan lancarnya distribusi pasokan pangan Indonesia serta kelangsungan usaha mereka beberapa bulan ke depan," terang dia. 

Oleh karena itu, ada baiknya akses nelayan mendapatkan BBM dipermudah atau disederhanakan lagi. Salah satunya satunya dengan membuat program promo seperti buat para driver Ojol. Atau mengatur ulang jadwal waktu agar pasokan BBM lebih disesuaikan dengan kebutuhan nyata nelayan.

"Terkadang, teman-teman nelayan kesulitan saat mau membeli di SPBU, karena kuota habis. Pagi hari mau melaut, SPBU belum buka. Di sore hari saat nelayan pulang melaut, acapkali kuota SPBU juga sudah habis," ungkap anggota Komisi VI DPR ini.  

Kuota pengalokasian BBM juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil nelayan per SPBU dan segera melakukan evaluasi, misalkan saja per tiga bulan. Hal itu dimaksudkan supaya bisa mengetahui pola pendistribusian BBM untuk nelayan per lokasi di seluruh Indonesia, serta sesuai dengan musim melaut nelayan. Di dalamnya termasuk evaluasi lokasi stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) yang harus berada dekat dengan tempat berlabuh kapal-kapal nelayan.

"Segenap unit pemasaran Pertamina di daerah harus proaktif berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan Perikanan serta dinas daerah, terkait jumlah kuota per daerah dan peruntukan kuota BBM nelayan. Organisasi kelompok nelayan dan koperasi nelayan, perlu dilibatkan demi kelancaran pendistribusian BBM," tukas mantan Menteri Desa-PDTT itu.