Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2019 berada pada kisaran 5,4-5,8%. Untuk itu, Pemerintah mengaku tetap berupaya mewujudkan peningkatann pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif agar kesejahteraan masyarakat dapat lebih adil dan merata.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sasaran pertumbuhan diarahkan untuk mendorong pemerataan Indonesia, khususnya pada perbatasan, kawasan terluas dan daerah tertinggal.
"Beberapa daerah yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sektor unggulan diarahkan untuk mengembangkan perekonomian bernilai tambah, agar tidak rentan terhada gejolak harga komoditas," terang dia, Jumat (18/5) di Jakarta.
Sementara dari sisi sektoral, sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja akan terus didorong. Hal itu dilakukan agar ekonomi tumbuh dan berkembangnya kelas menengah. Dengan begitu, pasar domestik menjadi lebih kokoh.
Itulah sebabnya Pemerintah akan terus memperkuat industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah yang efisien. Tentunya, dengan tetap mengembangkan produktifitas dan ketahanan sektor pertanian. Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong pengembangan industri berbasis ekonomi digital yang membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan berdaya saing.
Momentum pertumbuhan investasi dan ekspor juga akan terus dipelihara. Berbagai perizinan dan regulasi yang menghambat. Baik itu di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus dihilangkan. Reformasi dibidang perpajakan dan ketengakerjaan juga terus dilakukan agar minat investasi semakin meningkat.
"Pemerintah juga sedang mendesain berbagai kebijakan insentif fisdkal yang atraktif dan kompetitif guna meningkatkan investasi dan mendorong ekspor," tutur dia.
Sementara, dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, Pemerintah akan menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Untuk itu, Pemeriontah berupaya menjaga inflasi pada tingkat yang rendah untk menjamin daya beli masyarakat. Diaman pada 2019, permintah akan menjaga inflasi pada rentang 3,5 plus minus 1%.
Nampaknya perekonomian Indonesia di 2019 akan terbantu kondisi global. Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Pembangunan Ekonomi dan Kepala Ekonom, Elott Harris, mengatakan pertumbuhan pada 2019 diperkirakan akan mencapai 3,2%
Hal ini mencerminkan peningkatan lebih lanjut dalam perkiraan pertumbuhan untuk negara-negara maju, karna penguatan percepatan pertumbuhan upah, kondisi investasi yang sangat menguntungkan, dan dampak jangka pendek dari paket stimulus fiskal di Amerika Serikat.
Pertumbuhan perdagangan dunia juga mengalami percepatan, mencerminkan peningkatan permintaang yang meluas. Banyak negara pengekspor komoditas juga akan mendapat manfaat dari tingkat harga energi dan logam yang lebih tinggi.
Sementara kenaikan moderat dalam harga-harga komoditas global akan memberikan beberapa tekanan pada inflasi banyak negara. Laporan tersebut mencatat, tekanan inflasi tetap bertahan di sebagian besar wilayah negara maju dan berkembang.
