Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI terus mengebut pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) Rancangan APBD tahun anggaran 2021. Proyeksi APBD DKI 2021 berkisar Rp77 triliun.
Dalam dokumen KUAPPAS Rancangan APBD 2021, Pemprov DKI mengusulkan total proyeksi pendapatan Rp68 triliun. Sementara besaran proyeksi belanja sebesar Rp70,3 triliun. Dengan proyeksi tersebut rancangan KUA-PPAS masih dalam kondisi defisit Rp2,1 triliun.
Banggar DPRD DKI, mendorong seluruh kegiatan belanja pada Rancangan APBD 2021 fokus pada pemulihan perekonomian. "Dalam kondisi sekarang ini yang diutamakan Pemprov DKI, dalam merancang APBD untuk kepentingan masyarakat rumah tangga yang terimbas pandemi Covid-19," kata anggota Banggar DPRD DKI, Syahrial dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/11).
Peningkatan kinerja ekonomi Pemprov DKI, pada triwulan III-2020 masih belum menyasar pada perbaikan kemampuan konsumsi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Pasalnya, menurut dia, peningkatan kinerja ekonomi di ibu kota berbanding terbalik dengan tingkat konsumsi rumah tangga yang bergerak minus secara kuartalan (quartal-to-quartal/qtq).
Merujuk pada pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI, pertumbuhan ekonomi DKI secara tahunan (year-on-year) terkontraksi atau minus 3,82% pada triwulan III-2020.
Dengan situasi tersebut, Syahrial meminta Pemprov DKI, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jakarta, mengkaji lagi seluruh nomenklatur kegiatan anggaran yang telah diusulkan dalam dokumen KUAPPAS Rancangan APBD tahun 2021.
"Karena kami juga harus sadari bersama bahwa eksekutif sedang sulit mendapatkan pendapatan. Mereka kesulitan juga sekarang kan, memungut pajak secara intensif," ungkapnya.
Politikus PDIP itu berharap dengan fokus pada pemulihan perekonomian masyarakat, APBD DKI 2021 dapat terasa langsung manfaatnya. Sebab, dengan kondisi kinerja perekonomian yang terpuruk seperti ini perlu pemulihan yang efektif.
"Ibarat orang sakit, setelah sembuh tidak bisa langsung lari, perlu recovery, itu yang dibutuhkan. Bagaimana untuk memenuhi mereka yang jualan makanan dan jualan minuman. Kalau mereka tidak bisa makan dan makin banyak pengangguran justru bisa lebih bahaya," kata Syahrial.