PKS: Indonesia turun kelas imbas penanganan pandemi buruk

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, Indonesia turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle-income country) imbas buruknya penanganan pandemi Covid-19. Sebelumnya, berada pada kelompok berpendapatan menengah atas (upper middle-income country). 

"Angka vaksinasi saja baru mencapai 4,7% dari total penduduk Indonesia yang 270 juta jiwa ditambah dengan lemahnya leadership, kurang terintegrasinya setiap kebijakan, dan lemahnya koordinasi antarpusat dan daerah," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, dalam keterangannya, Sabtu (10/7).

Bank Dunia dalam laporan “World Bank Country Classifications by Income Level: 2021-2022” menyebutkan, pandemi menyebabkan penurunan pendapatan per kapita hampir semua negara di dunia. Indonesia, salah satunya. 

Pendapatan per kapita Indonesia turun dari US$4.050 pada 2019 menjadi US$3.870 pada 2020. Penurunan ini membuat Indonesia kembali masuk kategori negara berpendapatan menengah bawah. 

Dia menerangkan, eskalasi kasus positif yang hampir mencapai angka 40.000 per hari. Dengan demikian, seharusnya pemerintah tidak lamban dan segera membuat rumah sakit darurat (RSD) baik di gedung-gedung negara maupun stadion olahraga.

Anis melanjutkan, efektivitas vaksin untuk tenaga kesehatan (nakes) juga perlu ditingkatkan dengan memberikan produk dengan efikasi tinggi, yang jauh di atas Sinovac. "Vaksin ini diprioritaskan untuk tenaga medis agar penanganan Covid-19 menjadi efektif."

Dirinya berpendapat, prioritas saat ini adalah menyelamatkan nyawa rakyat Indonesia. "Kelangkaan oksigen, tempat tidur, dan obat-obatan juga kelelahan nakes harus segera ditangani pemerintah agar semua pasien bisa terlayani," sambungnya.

Lebih lanjut, Anis mengatakan, pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat juga akan berdampak pada ekonomi kuartal III 2021 mengingat ruang gerak publik kian terbatas. Karenanya, pemerintah harus segera menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) ataupun nontunai dengan data yang tepat sasaran.

"Jika tidak, situasi ini akan berdampak lebih serius bagi Indonesia. Sebagai negara, kita akan terus terjebak sebagai middle-income country. Cita-cita negara memajukan kesejahteraan umum bagi rakyatnya dan menjadi negara makmur makin terhambat," pungkasnya.