Politikus PKS: Harga pangan murah lebih utama daripada rice cooker gratis

Pemerintah akan membagi-bagikan alat memasak berbasis listrik (AML) berupa penanak nasi (rice cooker) kepada masyarakat pelanggan PT PLN (Persero) dengan daya 450-1.300 VA. Kebijakan ini, yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 11 Tahun 2023, bertujuan untuk menekan impor LNG sekaligus transisi energi.

Program tersebut pun dikritik Wakil Ketua Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati. Dia berpendapat, masyarakat lebih membutuhkan harga pangan murah dan stabil alih-alih rice cooker listrik gratis,

"Saat ini, harga beras lagi tinggi-tingginya. Yang diperlukan emak-emak hari ini adalah pangan murah. Itu saja," ucapnya dalam keterangannya.

"Kendalikan harga pangan agar terjangkau dan murah. Itu lebih prioritas dibandingkan program bagi-bagi rice cooker yang menelan anggaran besar," sambungnya.

Kementerian ESDM mengalokasikan Rp340 miliar kepada 680.000 calon penerima rice cooker listrik gratis. Peralatan yang dibagikan berkapasitas 1,8 liter dan 2,2 liter.

Kurniasih menambahkan, pembagian rice cooker gratis adalah kebijakan paradoks. Pangkalnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, beberapa saat sebelumnya menyarankan masyarakat beralih ke sumber karbohidrat lainnya, utamanya umbi-umbian, di tengah melonjaknya harga beras.

"Rakyat diminta makan ubi-ubinya karena beras mahal, namun diberikan bantuan alat memasak nasi. Daripada tidak sinkron kebijakan, pastikan harga pangan pokok terjangkau. Itu saja yang dibutuhkan mak-mak Indonesia," tuturnya.