PLN gandeng PT Elsewedy, bangun Gardu Induk 150kV Data Center senilai Rp188,5 miliar di Cikarang

Perusahaan produsen dan pemasok produk Transformator Daya, PT Elsewedy Electric Indonesia (Elsewedy) bekerja sama dengan PT PLN (Persero) dalam menggarap proyek pekerjaan Gardu Induk 150 kilo volt (kV) Konsumen Tingkat Tinggi Data Center (KTT Data Center). Proyek ini dibangun di kawasan industri Greenland International Industrial Center (GICC), Kota Deltamas, Cikarang, dengan nilai kontrak senilai US$12,6 juta atau sekitar Rp188,5 miliar.

Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Gardu Induk 150kV KTT Data Center yang meliputi pengadaan Transformator daya, pekerjaan sipil, serta sarana dan prasarana yang dijadwalkan selesai pada 2024.

Proyek pekerjaan Gardu Induk 150kV ini bertujuan memperkuat sistem keandalan kelistrikan di kawasan industri GICC tersebut.

“Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) Indonesia yang mana proyek tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujar Direktur Utama Elsewedy, Hany Gamal dalam keterangannya, dikutip Sabtu (11/3).

Inisiasi pembangunan KTT Data Center ini diketahui tercantum pada Peraturan Presiden (PP) Nomor 95 Tahun 2018, dalam rangka mendukung kebijakan moratorium pembangunan Pusat Data Nasional yang disebutkan dalam lampiran PP 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 hingga 2019.

Menurut Direktur Manajemen Proyek PT PLN (Persero), Wiluyo Kusdwiharto, nantinya GICC ini akan dibangun dengan konsep ramah lingkungan.

“Pemasangan sambungan listrik di kawasan GICC bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik kegiatan data center. Sekitar 70% dari total luas kawasan yang mencapai 3.200 hektar (ha), GICC akan dikembangkan dengan konsep ramah lingkungan,” tutur Wiluyo.

Pembangunan KTT Data Center ini diharapkan bisa berfungsi sebagai konsolidasi data, interoperabilitas data pemerintah yang selama ini digunakan melalui 27 ribu pusat data dan server yang tersebar secara nasional, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

“Sehingga pengelolaan pusat data nantinya lebih efisien guna mendukung peningkatan layanan e-government, serta menghasilkan Satu Data Indonesia yang akurat,” kata Wiluyo.