Polri sudah melakukan penyerapan komponen dalam negeri dalam perlengkapan institusinya hingga 80%. Hal ini menyusul peringatan dari Presiden Joko Widodo terhadap instansi yang menggunakan barang impor.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, peringatan itu bukan lagi hal baru di kepolisian. Instruksi ini telah diikuti sejak lama dan membuat Polri menjadi institusi nomor dua tertinggi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
"Polri sudah mencapai 80%, ke atas dan menduduki ranking ke-2 kementerian/lembaga terkait TKDN," kata Dedi saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (16/3).
Menurut Dedi, instruksi ini tetap terus berjalan demi penyerapan produk dalam negeri. Pihaknya, sudah menunjukkan mulai dari seragam Polri yang sudah menggunakan bahan baku dalam negeri.
"Dan itu sudah merupakan komitmen Polri untuk mengutamakan produk-produk dalam negeri," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan perintah kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, untuk merumuskan bentuk sanksi bagi kementerian/lembaga yang membeli produk impor.
Jokowi mengingatkan seluruh jajarannya baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk menggencarkan pembelian produk dalam negeri. Salah satu yang disoroti Jokowi, yakni pembelian seragam hingga senjata dari luar negeri atau impor.
"Ini saya minta di Kemenhan, Polri. Seragam militer, kita ini bisa bikin, ekspor ke semua negara, eh kita malah beli dari luar," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Business Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).
Jokowi menilai, industri dalam negeri sudah mampu memproduksi senjata, juga seragam militer. Oleh karena itu, Jokowi melarang kedua instansi itu mengimpor kebutuhan militer yang dapat diproduksi dalam negeri.
Jokowi hanya memperbolehkan pembelian impor senjata berteknologi tinggi, misalnya seperti pesawat tempur.
"Kalau yang canggih-canggih, silakan (impor), kalau mau beli pesawat tempur, karena kita belum bisa. Tetapi kalau senjata, peluru, kita ini sudah bisa, apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar?" ujar Jokowi.
Di sisi lain, Jokowi juga menyoroti soal makanan prajurit yang juga diimpor dari luar negeri. Jokowi mengaku dirinya memperoleh informasi dari Luhut, bahwa TNI selalu bekerja sama dengan satu vendor yang sama untuk pengadaan makanan prajurit.
"Makanan prajurit, saya dapat cerita, dibisiki Pak Jenderal Luhut Binsar Pandjaitan. 'Pak Presiden, saya sejak jadi tentara sampai pensiun dan sekarang jadi menteri, penyedia barangnya kok masih sama?" tuturnya.
Padahal, menurut Jokowi, dengan banyaknya vendor penyedia makanan prajurit, maka harga yang ditawarkan juga akan bersaing. Jokowi bilang dirinya akan mengecek soal informasi yang diperoleh tersebut.
