Usai libur panjang, PR Indonesia atasi dampak konflik Iran-Israel

Bukannya menjadi lega setelah menjalani libur panjang, Indonesia seakan memiliki pekerjaan rumah (PR) yang mengancam kenaikan kelas di tengah semester. Yakni, kondisi pemenuhan minyak dan gas yang terancam akibat perang Iran- Israel.

Meski begitu, peneliti CORE, Eliza Mardian menilai kerjasama kedua negara masih terbilang aman. Sebab, banyak bidang yang disepakati antara keduanya, tidak menjadikan Iran sebagai mitra utama, khususnya di bidang perdagangan.

Nilainya saja masih relatif kecil dengan US$242 ribu sebagai angka ekspor Indonesia pada tahun 2022. Bila dikonversi, hanya sekitar 0,08% dari total nilai yang diekspor seperti minyak sawit dan turunannya, buah-buahan, serta kayu.

Begitu pula dari segi impor seperti besi baja, Petroleum coke, petroleum bitumen, dan residu lainnya. Meski cukup banyak tapi nilainya tidak terbilang besar.

Tapi dampak global yang akan menjadi acuan, karena Iran diakui sebagai negara ke-8 produsen minyak bumi. Sehingga akan mempengaruhi ketersediaan minyak dunia yang dapat mengerek harga.

“Ini berdampak ke Indonesia sebagai negara net oil importer, ditambah lagi rupiah kian melemah, sehingga biaya mengimpor minyak bumi akan kian mahal,” katanya kepada Alinea.id, Selasa (16/4).

Padahal, pemerintah sudah menenangkan masyarakat bahwa BBM tidak akan naik. Sayangnya, prediksi ini menjadi keniscayaan yang membuat pemerintah terpaksa harus mengikutinya karena APBN tidak cukup tangguh untuk menghalau.

Maka ancaman nyata ini semakin menggerus daya beli dan berdampak kepada perlambatan ekonomi. Saat ini, kata Eliza, kondisi daya beli masyarakat melemah bahkan belum pulih imbas pandemi covid-19. 

Inflasi menjadi satu indikator daya beli di luar aspek pangan dan energi itu, pada Maret 2024 levelnya sama seperti ketika pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Inflasi pangan pun terpantau masih cukup tinggi bahkan per Maret 2024 itu tercatat 10,3 secara year on year (yoy). 

“Jika harga BBM dinaikkan pemerintah ini akan kian mengerek inflasi,” ujarnya.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menyarankan pemerintah untuk memperkuat ekonomi dalam negeri. Anggaran diarahkan untuk produktivitas ketahanan ekonomi domestik.

Sebab, ada risiko arah APBN nantinya lebuh fokus membiayai belanja populis. Padahal ini tidak akan banyak mendongkrak ekonomi. 

“Di tengah global yang makin tidak pasti, sangat penting untuk menjadikan APBN sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi, caranya dengan optimalisasi belanja produktif, utamanya belanja modal dioptimalkan,” ucapnya kepada Alinea.id.

Langkah ini disebut sebagai pertolongan pertama. Mengatasi masalah global dengan kekuatan lokal.

“Tidak bisa sepenuhnya diatasi, namun untuk bertahan dari dampak global masih bisa dengan penguatan ekonomi domestik,” ujarnya.