Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai pemegang saham mayoritas akan memilih bos baru untuk PT BPD Jawa Barat & Banten Tbk. (BJBR).
Pemilihan jajaran direksi akan digelar dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB). Pemegang saham disarankan untuk memilih direksi yang tidak bermasalah dengan rekam jejak terbaik.
Terlebih isu terkait kepentingan politik dan kurang sehatnya persaingan internal mewarnai bursa pemilihan orang nomor satu di BPD tersebut.
Pegiat Bank Daerah Watch (BDW), AK Supriyanto, menuturkan para pemegang saham perlu mencermati penyelidikan perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan di Bank BJB oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Sebab, berdasarkan SP LIDIK/294/III/2019/DITRESKRIMSUS Polda Jabar, salah satu kandidat Dirut dikabarkan ikut diperiksa, meskipun kapasitasnya masih sebatas saksi.
Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang itu disebut-sebut terkait dengan pelaksanaan fungsi manajemen risiko yang kurang berjalan dengan baik di dalam Bank BJB, seperti munculnya kredit bermasalah dan praktik percaloan kredit pensiun di Bandung maupun kredit pegawai di Jakarta.
Menurut informasi yang diterima BDW, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya juga telah menemukan pelanggaran Standard Operating Procedure (SOP) di berbagai tingkatan, baik dalam hal operasional kredit maupun operasional bank.
“Jika para pemegang saham tidak berupaya untuk memetakan seluk beluk perkara hukum ini, Bank BJB akan memiliki risiko reputasi yang serius,” kata Supriyanto, Senin (29/4).
Soal lain yang menjadi sorotan BDW adalah adanya informasi mengenai pergantian pejabat-pejabat dalam organisasi Bank BJB yang terkesan masif dalam beberapa bulan terakhir.
Mengingat pemimpin tertinggi BJB saat ini bersatus Plt (Pelaksana Tugas) Dirut, pergantian-pergantian tersebut dapat memunculkan isu konflik kepentingan (conflict of interest) ketika sang Plt Dirut juga ikut mencalonkan diri untuk jabatan Dirut.
“Pergantian secara besar-besaran dalam waktu yang cepat berpotensi membahayakan sistem yang sudah berjalan baik pada organisasi manapun. Dalam industri perbankan, rotasi perlu dilakukan dengan hati-hati. Jika pergantian pejabat dalam posisi tertentu memerlukan ijin dari Dewan Komisaris dan OJK, maka yang harus diurus dahulu adalah persetujuan dari lembaga-lembaga itu dulu, bukan pergantiannya,” lanjut alumnus Universitas Islam Antarabangsa Malaysia ini.
Lebih lanjut, Supriyanto mengingatkan bahwa Bank BJB memiliki tantangan berat untuk mempertahakan posisinya sebagai bank daerah dengan market terbesar. Pasalnya, bank-bank nasional maupun bank asing ke daerah makin agresif dalam melakukan penetrasi pasar perbankan di daerah.
“Jangan sampai calon terbaik dikalahkan oleh calon bermasalah melalui lobi-lobi tak sehat atau kampanye-kampanye politik ke para pemegang saham. Salah pilih Dirut bukan hanya merugikan Bank BJB ke depan, tapi juga mengkhianati masyarakat Jawa Barat sebagai stakeholders terpenting," tegasnya.
Sebelumnya, Politisi Partai Gerindra, Syahrir mengingatkan kepada jajaran komisaris dan direksi Bank BJB yang akan melakukan RUPS untuk melakukan pembahasan secara optimal terkait kinerja bank itu.
"Jangan sampai pemilihan Dirut Bank BJB sarat akan kepentingan politik atau pribadi salah satu tokoh di Jawa Barat. Hal ini dapat mencederai martabat Bank kebanggaan warga Jabar," kata Syahrir.
