Prabowo sebut ekonomi Indonesia bodoh, Kadin: Tak bisa pakai feeling

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Rosan Perkasa Roeslani, angkat bicara mengenai pidato Prabowo Subianto yang menyebut ekonomi yang dijalani Indonesia saat ini adalah ekonomi kebodohan. Menurutnya, dirinya tak sependapat dengan pernyataan Prabowo itu yang disampaikan saat mengunjungi acara Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). 

Menurutnya, pemerintah sejak awal sudah bisa mengidentifikasi hal-hal yang menjadi masalah perekonomian di Indonesia saat ini. Pihaknya pun tak luput turut memberikan solusi terkait permasalahan ekonomi kepada pemerintah. Dari identifikasi dan banyak masukan, pemerintahan pun akhirnya telah menjawabnya. 

“Nah, ini yang dilakukan oleh presiden kita yang action oriented. Permasalahannya dan solusinya pun sudah dijalankan,” kata Rosan di Jakarta pada Senin, (15/10). 

Dalam menjalankan suatu kebijakan, kata Rosan, dibutuhkan kerjasama yang menyeluruh antara pemerintah, dunia usaha dan pemangku kepentingan. Terlebih, dalam dunia usaha pemerintah selalu berbicara berdasarkan fakta dan data. 

“Tidak bisa berbicara ekonomi berdasarkan feeling atau perasaan, (bahkan) hanya dari mendengar saja. Jadi semua harus berdasarkan kebijakan yang cepat, tepat, komprehensif, terstruktur dan terukur,” ujarnya. 

Infrastruktur untuk ekonomi yang berkelanjutan

Menurut Rosan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi salah satu bentuk investasi jangka panjang. Keuntungannya bisa dirasakan nanti setelah 10 sampai 15 tahun ke depan. 

"Pembangunan infrastruktur dampaknya itu tidak instan. Itu berdampak untuk 10 sampai 15 tahun ke depan, ini adalah jangka panjang," kata Rosan. 

Dia pun memuji, Presiden Joko Widodo yang menurutnya sangat tidak egois dan tidak mementingkan diri sendiri. Itu terlihat dari upaya pemerintah yang membangun tak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga pulau-pulau lainnya. 

“Ini memang langkah benar yang harus dilakukan (pemerintah), karena kalau hanya memikirkan kepentingan sendiri, yang paling gampang membangun Pulau Jawa. Itu pun jelas secara itung-itung, karena Pulau Jawa pemilih terbanyak,” ujarnya. 

Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, kata Rosan, menyasar daerah-daerah di luar Jawa. Dalam industri wisata misalnya, pemerintah menggerakan sektor ekonomi di Bali. 

Menurut Rosan, upaya pemerintah membangun infrastruktur untuk menghubungkan daerah satu dengan lainnya merupakan hal yang mendesak. Apalagi, kata dia, Indonesia telah tertinggal dengan negara lain dalam pembangunan infrastruktur yang harusnya telah dibangun dalam 20 atau 30 tahun lalu. 

"Akhirnya Pak Jokowi menyadari hal itu, dan pembangunan infrastruktur ini harus lebih cepat daripada saat ini," katanya.