Prabowo telah antisipasi kebijakan baru Trump jauh-jauh hari

Presiden Prabowo Subianto sudah sejak jauh-jauh hari mempersiapkan tiga gebrakan besar untuk menghadapi berbagai gejolak perubahan kebijakan global guna menjaga ketahanan ekonomi Indonesia.

Sederet strategi dilakukan, terutama untuk mengantisipasi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menerapkan tarif impor baru lebih berat terhadap ratusan negara, termasuk Indonesia. Ini diprediksi memberikan dampak signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia, utamanya ke pasar AS. 

Selain pemberlakuan tarif dasar sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke AS, Trump juga memberlakukan ‘tarif timbal balik’ terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia sebesar 32%.

Menurut Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno, Prabowo sudah merancang berbagai kebijakan strategis ini sejak hari pertama dilantik.

“Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik,” katanya dalam keterangan, dikutip Jumat (4/4).

Ia menjelaskan gebrakan ini, yang bersinergi dengan strategi geopolitik yang matang, akan mampu membawa Indonesia tetap tumbuh dan berkembang meskipun dalam situasi disrupsi ekonomi global.

“Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia,” ujar Noudhy.

Menurutnya, salah satu langkah paling signifikan yang diambil oleh Prabowo adalah memperluas jaringan mitra dagang Indonesia. Pada minggu pertama setelah dilantik, Prabowo mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), sebuah kelompok ekonomi yang mencakup 40% perdagangan global. 

Langkah ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral. 

Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64% perdagangan global, serta beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya, yang semakin memperkokohkan daya saing Indonesia di pasar internasional.