Presiden: Antisipasi perubahan teknologi dan digital

Presiden Jokowi menegaskan, semua pihak harus mengantisipasi semua perubahan dan dinamika global, termasuk perubahan teknologi dan digital. Namun, dia juga meminta kepada masyarakat agar jangan alergi dengan dinamika karena tidak ada ruang di dunia ini tanpa dinamika.

Menurutnya, tidak ada yang bisa menghentikan digitalisasi, karena barangnya sudah ada. Tak bisa menghentikan perubahan teknologi karena bakal terus bermunculan. Kalau tak bisa mengentikan, maka harus cepat beradaptasi dan juga berinovasi. Kalau tidak, akan semakin jauh tertinggal

"Harus membuat strategi taktis. Bukan yang terlalu mengawang-awang tetapi tidak bisa dilaksanakan," ucapnya dalam keterangan resminya, Rabu (4/10).

Jokowi pun memaparkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Di mana pada 2020, potensi ekonomi digital di Indonesia mencapai US$44 miliar. Pada 2022 mencapai US$77 miliar, pada 2025 diperkirakan mencapai US$146 miliar, dan pada 2030 diperkirakan mencapai US$360 miliar.

"Dengan catatan, kalau yang namanya digital economy framework agreement di ASEAN bisa diselesaikan negosiasinya pada 2025. Maka, angka US$360 miliar itu, akan dua kali lipat. Artinya menjadi US$720 miliar. Jadi, potensi ekonominya ini sangat besar sekali," ucap dia.

Di sisi lain, Presiden Jokowi mengingatkan agar mempersiapkan aturan perdagangan digital harus. Bersamaan itu, sistem pembayaran digital juga dipersiapkan. Keamanan data harus diproteksi dan dilindungi betul agar tidak pindah ke tempat yang tidak diinginkan. 

"Saya kaget hanya dalam waktu sebulan, ada aplikasi sudah 123 juta pengguna yang masuk di aplikasi itu. Artinya perilaku konsumen sudah dipegang. Arah konsumen ke mana sudah bisa ditebak dan kita terlambat mengatur hal seperti ini," ucap dia.

Padahal, Indonesia tidak boleh hanya sekedar menjadi konsumen, tetapi juga menjadi pemain. Itulah sebabnya, pemerintah terus berupaya menyiapkan pemain di era ekonomi digital. Dan hal ini perlu kerja keras karena waktunya sangat terbatas, yaitu dua tahun saja agar tidak semakin tertinggal. 

"Kita tidak boleh jadi konsumen saja. Apalagi kalau yang dijual 90% barangnya adalah impor bukan produk kita sendiri. Bahkan ada baju yang dijual hanya senilai Rp5.000. Artinya ada predatory pricing. Kita harus ngerti soal itu. Sekali lagi jangan menjadi konsumen saja, tetapi juga produsen," ucap dia.

Itulah sebabnya Jokowi menegaskan, pemerintah bakal melindungi betul kedaulatan digital. Agar kerisauan negara lain mengenai teknologi digital tidak juga dirasakan oleh Indonesia. Salah satunya dengan harus lincah dan gesit mengawal perkembangan teknologi.