Proyek jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) hingga kini belum jelas perkembangannya. Salah satu kontraktor peserta tender memilih mundur dari proyek tersebut. Mundurnya kontraktor dinilai wajar karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum juga memutuskan pihak yang mengerjakannya.
Direktur Institut Studi Transprotasi (Instran), Darmaningtyas, berpendapat dalam pelaksanaan tender ERP yang dibutuhkan adalah ketegasan panitia. Dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Pemprov DKI. Jika ada ketegasan, tentu peserta tender akan berpikir dua kali untuk melakukan maladministrasi atau pelanggaran lainnya.
“Panita harus bertaring. Jadi, memang kuncinya itu panitia tender berani mengambil keputusan. Percuma memperoleh backup Kejagung kalau panitianya tidak berani, tetap susah. Saya kira masalah ini bisa selesai kalau Kadishub-nya berkomitmen dan Gubernur juga komitmen, pasti ERP jalan,” kata Darmaningtyas di Jakarta Senin (14/1)
Proses tender proyek ERP diketahui diikuti oleh Q-Free, PT Bali Towerindo Sentra Tbk, dan Kapsch TrafficCom. Pemprov DKI mengaku melibatkan Kejaksaan Agung dalam proses ini. Berkas tender ketiga perusahaan pun telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung sejak November 2018. Ini dilakukan agar Dishub DKI mempunyai legal opinion dalam pelaksanaan tender.
Q-Free, sebagai salah satu peserta tender memutuskan untuk mengundurkan diri dari proses lelang ERP Jakarta. Perusahaan asal Norwegia tersebut memilih mundur karena alasan ketidakpastian proyek ERP di Jakarta. Dalam keterangan tertulisnya, Chief Executive Officer Q-Free Håkon Volldal, mengungkapkan sejumlah alasan.
"Pengunduran diri kami merupakan konsekuensi atas ketidakpastian yang terus berlanjut,” kata Volldal.
Volldal mengungkapkan, alasannya karena ketidakpastian jadwal lelang, ketidakjelasan struktur, pembiayaan proyek, serta potensi keuntungan proyek yang menjadi pertimbangan hengkangnya Q-Free dari proses tender.
Menurut Darmanigtyas, sikap dan keputusan mundurnya Q-Free sebagai kontraktor dinilai wajar, mengingat situasi pelaksanaan lelang yang semakin tak jelas. Darmaningtyas mengatakan hal tersebut akan menjadi serba sulit ketika dalam pelaksanaan tender ada penyedia jasa yang memaksakan kehendak untuk menjadi pemenang.
Padahal, untuk memungut uang dari penerapan jalan berbayar tidak bisa sembarangan dilakukan. Perusahaan penyedia jasa harus memiliki jam terbang tinggi dan memiliki teknologi yang telah terbukti.
Plt Kepala Dishub DKI Sigit Wijatmoko membantah Q-Free mundur sepenuhnya dari tahapan lelang proyek ERP Jakarta. Menurutnya, pengunduran diri itu hanya dilakukan perusahaan yang berkonsorsium dengan Q-Free.
“Jadi saat ini masih tiga peserta tender. Kita belum memutuskan (pengurangan). Mereka hanya mengubah komposisi konsorsium perusahaan, bukan mundur sepenuhnya," ucap Sigit.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebelumnya memutuskan untuk tidak menjadikan kebijakan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) sebagai prioritas untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
Menurutnya, pengembangan dan perbaikan transportasi umum lebih penting.Sementara terkait proyek ERP, Anies telah memutuskan untuk meminta pendampingan Kejaksaan Agung.
“Jangan sampai ketika sudah diputuskan di kemudian hari jadi masalah hukum,” kata Anies.
