PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menyatakan progres pembangunan light rail transit (LRT) Jabodebek telah mencapai 64,4% untuk tiga ruas.
Direktur SDM Adhi Karya Agus Karianto merinci ruas pertama Cawang-Cibubur progresnya 84%, Cawang-Kuningan-Dukuh Atas 53,87%, dan Cawang-Bekasi Timur 58%.
Agus mengungkapkan kendala utama dari pengerjaan proyek LRT yakni masalah pembebasan lahan di depo-depo LRT.
"Masih ada sekitar 11 hektare (ha) lahan yang harus dibebaskan oleh ADHI," kata Agus dalam paparan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (21/8).
Saat ini, lanjut Agus, progres pembebasan lahan telah berjalan 70%. Perseroan berharap pada akhir September pembebasan lahan telah dapat diselesaikan.
Agus pun mengatakan pada akhir bulan ini perseroan menargetkan kedatangan kereta LRT yang berasal dari PT Industri Kereta Api (INKA).
"Insyaallah kereta dari INKA akhir bulan akan datang dan running test pada bulan September menggunakan jalur yang sudah ada di lintas layanan 1 dari Cibubur sampai Ciracas," ujar Agus.
Agus melanjutkan, hingga akhir tahun secara bertahap bisa mendatangkan empat train set dari INKA dan bisa digunakan untuk running test sampai Cawang.
Untuk diketahui, hingga bulan Juli 2019, ADHI mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar Rp6,1 triliun. Perolehan kontrak tersebut tumbuh 13% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai Rp5,4 triliun. Kontrak terbesar datang dari proyek pembangunan gedung Bank Mandiri cabang Wijaya Kusuma, Jakarta senilai Rp207.3 miliar.
Kontribusi perolehan kontrak pada Juli 2019 didominasi oleh lini bisnis konstruksi dan energi 80,7%, sisanya merupakan perolehan lini bisnis properti 19,1% dan lini bisnis lainnya 0,2%.
Sementara berdasarkan tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terbesar berasal dan proyek Gedung sebesar 74.6%. Lalu diikuti proyek Infrastruktur lainnya sebesar 21,8% seperti pembuatan bendungan, bandara, jalan kereta api, dan proyek-pfovek EPC.
Serta sisanya merupakan kontribusi proyek jalan dan jembatan sebesar 3,6%. Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru yang berasal dari BUMN sebesar 75,6%, Pemerintah sebesar 16,8%, dan swasta/lainnya sebesar 7,6%.