PT Dok dan Perkapalan genjot industri galangan kapal

Pemerintah melalui BUMN PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) mengenjot pertumbuhan industri galangan kapal untuk mendukung program Tol Laut yang telah digalakkan sejak pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla.

Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Wahyu Suparyono mengatakan, keseriusan pemerintah memajukan sektor kemaritiman itu ditunjukkan dengan menyalurkan dana penyertaan modal negara (PMN) melalui APBN tahun 2018 ke perusahaan.

"Dana PMN sudah masuk ke perusahaan sehingga beberapa titik galangan kapal mulai direvitalisasi tahun ini, seperti di Banjarmasin, Cirebon, Batam, Palembang, dan nanti salah satu yang terbesar yakni di Jakarta," kata dia seperti dilansir Antara, Senin (14/5) di bibir Sungai Musi, Palembang.

Revitalisasi ini menggunakan dana PMN senilai total Rp900 milliar yang akan digunakan antara lain, untuk mengganti sebagian floating dock yang umurnya sudah tua, merevitalisasi peralatan dan pengembangan jasa docking repair.

Sementara khusus di galangan kapal Palembang akan dilakukan pembangunan graving dok, perbaikan gudang dan kantor administrasi dan perluasan dermaga dengan menggandeng kontraktor PT Gilas Perkasa dengan estimasi lama pengerjaan sekitar 90 hari kerja.

Menurutnya, dermaga di Palembang yang berada di tepi Sungai Musi akan diperlebar ukurannya dari 100 meter menjadi 131 meter. Selain itu akan dibuatkan pintu dok sehingga kapal-kapal yang diperbaiki dapat ditarik ke darat, dan air yang masuk akan dipompakan ke luar sehingga pekerjaan perbaikan kapal akan lebih maksimal mengingat selama ini yang tersedia merupakan floating dock.

Dengan perbaikan fasilitas ini, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari berharap dapat meraup pemasukan karena sejatinya potensi dari perbaikan dan pembuatan kapal ini semakin besar.

"Minat pasar sangat tinggi, apalagi lokasi sangat strategis, contohnya di Palembang yang berada persis di tepi Sungai Musi. Jika ada kapal rusak tinggal ditarik saja, berbeda dengan galangan kapal lain yang mungkin harus masuk ke perkampungan dulu," kata dia.

Kapal transportasi di Indonesia saat ini masih banyak yang diimpor dari luar negeri, sehingga hal ini menjadi peluang besar bagi industri galangan kapal nasional.

Pemerintah telah memberikan berbagai insentif fiskal untuk industri galangan kapal nasional, di antaranya Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk 15 komponen kapal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Selain itu, pemerintah memberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) berupa tax allowance untuk galangan-galangan kapal, di mana dibuat batasan modal minimum Rp50 miliar dengan lapangan kerja 300 orang.

Kemudian yang tak kalah penting, pemerintah saat ini menempatkan sektor maritim sebagai salah satu sektor yang mendapatkan prioritas dalam pembangunan nasional.

Bagi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari ini menjadi peluang karena selama ini menggarap pasar pembuatan kapal non-combat untuk mendukung kebutuhan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan.