Pupuk bersubsidi mulai disalurkan 1 Januari 2025. Ketersediaan stok dipastikan aman dan petani dapat segera menebusnya.
PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat stok pupuk nasional menjelang akhir 2024 mencapai 1.497.507 ton. Dengan ketersediaan stok tersebut, perusahaan siap menyalurkan pupuk bersubsidi tepat jumlah dan tepat waktu pada musim tanam perdana di 2025, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah di bidang swasembada pangan.
"Kami berkomitmen memastikan stok pupuk tersedia sesuai alokasi yang ditentukan dan distribusi pupuk berjalan lancar agar petani dapat memanfaatkan pupuk tersebut tepat waktu. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan stok pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor guna mewujudkan swasembada pangan nasional," kata Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh, Selasa (31/12).
Menurut Tri, stok saat ini terdiri dari pupuk bersubsidi dan nonsubsidi. Berdasarkan data per 27 Desember 2024, jumlah pupuk bersubsidi yang dimiliki Pupuk Indonesia mencapai 1.069.208 juta ton. Stok pupuk bersubsidi tersebut terdiri dari pupuk jenis urea sebanyak 544.295 ton, NPK sebesar 472.234 ton, NPK formula khusus sebesar 16.843 ton, dan organik sebesar 35.836 ton.
Sedangkan stok pupuk nonsubsidi sebanyak 428.299 ton yang terdiri dari urea sebesar 355.982 ton dan NPK sebesar 72.318 ton. "Stok pupuk bersubsidi per tanggal 27 Desember 2024 sebesar 1.069.208 ton," kata Tri Wahyudi.
Adapun realisasi penyaluran pupuk bersubsidi hingga akhir Desember 2024 telah mencapai 7.312.584 ton. Pupuk yang berhasil disalurkan terdiri dari 3.694.778 ton urea, 3.570.960 ton NPK dan 46.845 ton pupuk organik.
Dia optimistis perusahaan dapat memenuhi kebutuhan stok pupuk nasional pada tahun 2025. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi 2025 mencapai 9,55 juta ton. Penambahan alokasi pada 2025 ini akan dibarengi dengan penyederhanaan alur distribusi pupuk bersubsidi langsung ke petani.
"Pupuk Indonesia siap menyalurkan pupuk bersubsidi dengan tepat jumlah dan tepat waktu, sebagaimana arahan dari pemerintah," jelasnya.
Guna mendukung kelancaran distribusi dan menjamin kualitas produk agar terjaga dengan baik, Pupuk Indonesia memiliki 516 gudang lini II tingkat provinsi dan lini III tingkat kabupaten atau kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan kapasitas total mencapai 2,89 juta ton.
Selain itu, infrastruktur distribusi Pupuk Indonesia juga didukung 256 jasa ekspedisi truk, 125 kapal, dan 142 trayek pelayaran. Juga, mengoptimalkan aplikasi Integrasi Pupuk Bersubsidi (iPubers) yang telah diterapkan pada 27.000 kios di seluruh Indonesia untuk menjamin penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran.
"Sebagai produsen, kami tentunya sudah menyiapkan stok pupuk bersubsidi yang siap ditebus oleh petani yang datang membawa KTP (kartu tanda penduduk) dan sudah terdaftar di sistem e-RDKK (sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok). Semua petani yang memenuhi syarat tersebut dapat langsung menebus pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditentukan," kata dia.
Cara membeli pupuk bersubsidi
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Andi Nur Alam Syah dalam keterangannya disitat dari website serealia.bsip.pertanian.go.id mengatakan petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus tergabung ke dalam Kelompok Tani (Poktan) dan terdaftar dalam e-RDKK.
"Harus dipastikan petani terdaftar dalam e-RDKK," ujarnya.
Pendataan petani penerima melalui e-RDKK dapat dievaluasi empat bulan sekali pada tahun berjalan, sehingga data penerima dapat melakukan pembaharuan data petani dan kebutuhan pupuk ketika sistem e-RDKK dibuka.
Petani dapat kemudahan dalam menebus pupuk bersubsidi baik menggunakan kartu tani atau dengan KTP saja.
"Musim tanam pertama ini petani sudah bisa menebus pupuk subsidi. Bila ada beberapa case exception, seperti petani yang diwakilkan akan diakomodir dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan regulasinya. Hal ini untuk memastikan tujuan program pupuk bersubsidi sesuai target yang telah ditetapkan," ujar Andi.
Sementara, Direktur Pupuk dan Pestisida Jekvy Hendra mengatakan dalam upaya percepatan penyaluran pupuk subsidi, seluruh Kepala Dinas Pertanian Provinsi telah menetapkan penerima pupuk subsidi hingga ke tingkat kecamatan dan memastikan mekanisme pembayaran pupuk subsidi aman.
"Saat ini telah 100% seluruh daerah telah ada penetapan alokasi pupuk subsidi hingga tingkat kecamatan, maka tidak ada kendala lagi penyaluran sesuai dengan e-RDKK. Pupuk Indonesia pun menjamin ketersediaannya di tiap daerah. Demikian juga, dalam mekanisme pembayaran subsidi pupuk sesuai dengan peraturan," kata Jekvy.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan petani tidak boleh dipersulit untuk mengakses sarana dan prasarana (sarpras) seperti pupuk serta alat dan mesin pertanian alias alsintan. Khusus untuk pupuk bersubsidi, Kementan telah mengambil upaya strategis untuk menyederhanakan alur pendistribusiannya.
"Pupuk, alsintan, kemudian olah tanah pada cetak sawah, itu tanggung jawab penuh di Kementan. Persiapannya sudah matang, aturan pupuk sudah kami tanda tangani dan 1 Januari 2025 petani sudah bisa langsung gunakan, jadi ke petani langsung. Intinya petani tidak boleh dipersulit,” katanya.
