Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melaporkan realisasi anggaran belanja hingga 21 November 2022 telah terserap Rp2,223 triliun atau sebesar 70,71% dari pagu total termasuk Automatic Adjustment. Adapun pagu anggaran belanja Kemendes PDTT di tahun 2022 sebesar Rp3,144 triliun.
Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar merincikan alokasi serapan anggaran tersebut antara lain untuk Inspektorat Jenderal senilai Rp33,7 juta (66,21%), Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan senilai Rp123,8 juta (63,10%), Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi senilai Rp165,8 juta (51,3%), Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal senilai Rp54,4 juta (66,56%), Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi senilai Rp206,26 juta (66,18%), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi senilai Rp1.397,1 juta (75,65%).
“Kemudian Sekretariat Jenderal senilai Rp169,0 juta (77,38%), dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi senilai Rp72,4 juta (63,29%),” jelas Abdul dalam pemaparannya di rapat kerja (raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi RI, Selasa (22/11).
Sedangkan perbandingan serapan anggaran belanja antara tahun 2021 dan tahun 2022 pada posisi hari ini, Selasa (22/11), Abdul menyampaikan di tahun 2021 sebesar 75,50%. Sehingga serapan anggaran di tahun ini masih di bawah tahun kemarin.
“Namun apabila di akhir tahun nanti seluruh proyeksi prognosis anggaran terpenuhi, maka terserap anggaran hingga akhir tahun sebanyak 91,81% dengan catatan automatic adjustment masuk dalam perhitungan. Tapi kalau automatic adjustment tidak masuk dalam perhitungan, akan mencapai 97,39% berarti lebih tinggi serapannya dari tahun 2021 yang mencapai 95,41%,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Abdul juga menyampaikan terkait realisasi output prioritas tahun 2022, beberapa bidang telah terealisasi 100% yaitu Pengembangan Objek Wisata Desa di 100 desa, Pengembangan atau Revitalisasi Pasar Desa Dan Perdesaan sebanyak 20 desa, Fasilitasi Penguatan Ketahanan Pangan dengan 5 kelompok masyarakat di 1 desa, Pengembangan Potensi Pariwisata Teradu di Kawasan Perdesaan dengan target 2 kawasan perdesaan, Pengembangan Desa Inklusif, Pengembangan Kapasitas Literasi Desa dan Akuntabilitas Sosial (P3PD) / PHLN dengan target 320 desa, dan Pemanfaatan SDA, Pengelolaan Lingkungan, dan Pengelolaan Kebencanaan dengan target 2 desa.
Kemudian untuk realisasi yang baru mencapai sebagian pada output prioritas di tahun 2022 antara lain Pembangunan Jalan untuk Peningkatan Prukades dan kegiatan ekonomi baru terealisasi 44% atau 2,2 kilometer (km) yang targetnya 5 km, dan Pembangunan Sarana Air Bersih di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) baru 50% terealisasi dengan target 2 KPPN.
Di sisi lain, Abdul juga menyampaikan ada output prioritas yang tidak terealisasi karena adanya kebijakan automatic adjustment.
“Ada juga yang tidak terealisasi atau 0% karena kena kebijakan automatic adjustment. Itu artinya masuk dalam anggaran yang masih terblokir, misalnya Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Pedesaan terkait Nilai Tambah Prukades,” lanjutnya.
Menurut Abdul, untuk prioritas yang belum terealisasi maka hingga akhir tahun akan tetap 0%. Pasalnya automatic adjustment tidak akan dibuka. Ia pun memproyeksikan automatic adjustment tidak akan dibuka, mengingat saat ini sudah hampir di penghujung tahun 2022 sehingga waktu penyerapan sangat terbatas.
Sebagai informasi, kebijakan automatic adjustment adalah kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan.
