Realisasi PEN per 13 Agustus capai Rp320,35 triliun

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) telah mencapai Rp320,35 triliun atau 43% dari pagu Rp744,77 triliun per 13 Agustus 2021.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, program PEN ini telah diperkuat dengan penambahan untuk anggaran kesehatan dan perlindungan sosial, seiring dengan merebaknya varian delta.

"Kami perkuat pagu untuk kesehatan dan perlinsos, insentif usaha juga cukup kuat dan pemanfaatannya relatif sangat efektif karena banyak usaha dan sektor yang menggunakan insentif usaha," katanya dalam video conference, Rabu (18/8).

Dia merinci, realisasi itu meliputi bidang kesehatan Rp76,64 triliun atau 34,7% dari pagu Rp214,96 triliun yang digunakan untuk testing dan tracing, biaya perawatan bagi 426.940 pasien, insentif nakes, santunan kematian, serta pengadaan obat dan APD.

Selain itu, juga untuk pengadaan 81,42 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang dan insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan bea masuk vaksin.

Kemudian, realisasi PEN juga mengalir untuk bidang perlindungan sosial dengan realisasi Rp97,18 triliun atau 52,1% dari pagu Rp186,64 triliun dengan manfaat PKH bagi 9,9 juta KPM, Kartu Sembako bagi 16 juta KPM.

Serta, BST bagi 10 juta KPM dan BLT Desa bagi 5,5 juta KPM, program Kartu Prakerja bagi 2,82 juta orang, bantuan kuota internet bagi 35,95 juta penerima, subsidi listrik bagi 32,6 juta penerima, serta BSU bagi 948 ribu penerima.

Untuk dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp48 triliun atau 29,6% dari pagu Rp162,4 triliun dengan manfaat berupa BPUM bagi 11,84 juta usaha, IJP UMKM bagi 2,01 juta UMKM serta IJP korporasi bagi 26 korporasi.

Di samping itu, juga digunakan untuk penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp416,18 triliun bagi 5,3 juta debitur serta subsidi bunga KUR dan Non KUR bagi 4,45 juta debitur.

Adapun untuk program prioritas terealisasi Rp49,39 triliun atau 41,9% dari pagu Rp117,94 triliun untuk mendukung industri padat karya, pembangunan ekowisata, serta program food estate dan irigasi.

Kemudian, untuk insentif usaha terealisasi Rp51,15 triliun atau 81,4% dari Rp62,83 triliun meliputi PPh 21 DTP bagi 73.970 pemberi kerja, PPh Final UMKM DTP bagi 116.979 UMKM dan pembebasan PPh 22 Impor bagi 10.811 WP.

Selain itu, juga pengurangan angsuran PPh 25 bagi 58.416 WP, pengembalian pendahuluan PPN bagi 1.857 WP, penurunan tarif PPh Badan bagi seluruh WP, PPN DTP Properti bagi 574 penjual untuk 6.640 unit serta PPnBM Mobil bagi enam penjual untuk 89.050 unit.