Menko Perekonomian: Reformasi struktural kunci pengendalian investasi

Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di 2022, perlu strategi khusus yang dapat diimplementasikan di dalam negeri dan dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi pada perekonomian global. Salah satu caranya dengan pengendalian perekonomian secara nasional dari sisi kesehatan, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Seiring dengan target keluar dari jebakan kelas menengah dalam jangka menengah-panjang yang merupakan keberhasilan kunci perkembangan perekonomian.

“Reformasi struktural merupakan kunci keberhasilan transformasi ekonomi berkelanjutan,” imbuh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Wartawan, dalam keterangannya, Kamis (13/1).

Menurut dia, reformasi struktural juga didukung dengan meningkatnya jumlah investasi dan daya minat masyarakat. Saat ini diketahui, pemerintah telah memperluas ranah investasi untuk memperluas penciptaan lapangan kerja baru. 

“Terdapat 246 bisnis prioritas yang akan terbuka untuk investasi dengan difasilitasi insentif fiskal dan nonfiskal. Industri yang berorientasi ekspor dan berteknologi tinggi menjadi hal yang diutamakan agar dapat menjadi motor dalam pertumbuhan ekonomi nasional ke depannya,” jelas Airlangga.

Bahkan, Indonesia telah sukses meraih beberapa komitmen investasi dari luar negeri. Hal ini kata dia, sejalan dengan rencana pemerintah dalam pemulihan perekonomian.

“Kita lihat saja Indonesia telah sukses meraih beberapa komitmen investasi dari luar negeri. Misalnya, kerja sama Indonesia dan Uni Emirat Arab telah menghasilkan komitmen bisnis dan investasi sebesar US$44,6 miliar. Ditambah lagi investasi sebesar US$9,29 miliar yang berhasil didapatkan Indonesia dari COP26 Summit tahun lalu untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan,” ujar Menko Airlangga

Disamping itu, selain untuk mendukung pertumbuhan perekonomian. Namun juga sebagai upaya mendukung Indonesia untuk mempercepat transisi ke ekonomi hijau. 

“Pada tahun ini, Indonesia juga dipercaya menjadi Presidensi G20. Terdapat setidaknya tiga keuntungan yang dapat diraih Indonesia karena kepemimpinan ini, dalam hal ekonomi, perkembangan sosial, dan politik. Dari aspek ekonomi, salah satunya ditargetkan meningkatkan konsumsi domestik,” tandasnya.

Diketahui pada 2021, pemerintah juga sudah merilis Peraturan Presiden Nomor 98 yang menjadi dasar hukum dalam mengimplementasikan mekanisme asesmen ekonomi untuk gas rumah kaca. Rencananya, pemerintah menerapkan pajak karbon untuk mengubah perilaku pelaku ekonomi untuk menjalankan aktivitas yang rendah karbon.