close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Rektor UI, Ari Kuncoro. Dokumentasi UI
icon caption
Rektor UI, Ari Kuncoro. Dokumentasi UI
Bisnis
Sabtu, 27 Agustus 2022 21:24

Rektor UI imbau pemerintah segera lakukan kebijakan penyekatan BBM

Kebijakan penyekatan bisa dilakukan agar subsidi tepat sasaran, bisa dengan bansos namun perlu database.
swipe

Pemerintah belum memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau tidak. Berbagai alasan masih jadi pertimbangan, seperti perlunya menjaga daya beli masyarakat, namun juga menyelamatkan beban APBN 2022 yang dikhawatirkan akan membengkak jika harga minyak dunia tak kunjung menurun.

Dilema yang dirasakan pemerintah saat ini, menurut Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro menjadi ciri khas Indonesia dalam mengambil kebijakan. Ia menilai, Indonesia selalu menganut median voter atau kebijakan poros tengah.

"Keputusan menaikkan harga BBM ini tidak langsung diambil pemerintah, karena masih harus menunggu harga pasti minyak dunia," ujar Ari dalam paparannya di acara Webinar Nasional "Kenaikan BBM Apakah suatu Keharusan" secara daring, Sabtu (27/8).

Ari menyebutkan, pemerintah Indonesia cenderung bertahan di tengah, yaitu mempertahankan pertumbuhan tetapi juga menjaga ketahanan APBN. Hal ini serupa seperti kebijakan pemerintah di awal pandemi, yang tidak menahan masyarakat secara total dengan lockdwon, juga tidak membebaskannya, sehingga dipilihlah kebijakan PPKM.

"Makanya wacana kenaikan BBM ini di kisaran 30% hingga 40%. Artinya, tidak mengurangi subsidi, tidak juga membebankan seluruh harga keekonomian BBM kepada masyarakat," ujarnya.

Langkah yang diambil pemerintah ini, menurut Ari menjadi ciri khas Indonesia yang dikagumi oleh institusi-institusi dunia karena dianggap cerdik memanfaatkan gaya pengambilan keputusan dengan tidak terburu-buru.

Sambil menunggu keputusan kenaikan harga BBM, Ari menyarankan agar pemerintah segera melakukan kebijakan penyekatan BBM agar tepat sasaran.

"Kebijakan penyekatan bisa dilakukan agar subsidi tepat sasaran, bisa dengan bansos namun perluKebijakan penyekatan bisa dilakukan agar subsidi tepat sasaran, bisa dengan bansos namun perlu database Atau cara lain dengan identifikasi langsung, misalnya motor atau kendaraan pelat kuning bisa dikenakan harga khusus. Sementara yang lain silakan ke jalur Pertamax atau BBM nonsubsidi lainnya," ucap Ari.

Mengacu pada keputusan Bank Sentral The Fed yang menaikkan suku bunga acuannya, ia menilai ini memberi dampak positif juga negatif di waktu yang bersamaan. Pikirnya, pada tahap awal kenaikan The Fed akan berdampak larinya modal portepel ke AS.

"Kalau modal portepel ke Amerika, dengan bersamaan maka modal akan masuk ke nonkomoditi sehingga harga minyak dunia akan turun, resesi juga turun. Nah ini ditunggu, mana yang lebih kuat bertahan. Apakah APBN bisa bertahan sampai harga minyak bisa turun kembali," lanjutnya.

Ia pun mengimbau agar Bank Indonesia (BI) bersiap kembali untuk menaikkan suku bunga sebagai upaya memerangi inflasi, namun harus berhati-hati juga.

Menanggapi kebijakan The Fed yang terus naik, Indonesia tak perlu khawatir namun juga harus berhati-hati.

"Biasanya satu kebijakan untuk satu sasaran. Tetapi The Fed, melakukan kenaikan suku bunga dengan dua tujuan yaitu menekan inflasi dan menurunkan spekulasi harga minyak. Ini terjadi karena variabel-variabel ekonomi saat ini saling terkait. Intinya bikin susah tetapi bikin gampang kita, jadi harus hati-hati menaikkan harga BBM dan waktunya juga harus dilihat," pungkasnya. 

 

img
Erlinda Puspita Wardani
Reporter
img
Hermansah
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan