Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri terkait untuk menyiapkan aturan relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Prabowo beralasan TKDN yang diatur secara ketat justru menghambat pertumbuhan industri domestik.
“Kita harus realistis. TKDN dipaksakan (sehingga) kita akhirnya kalah kompetitif. TKDN fleksibel sajalah," kata Prabowo dalam "Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI" di Jakarta, Selasa (8/4).
Regulasi terkait TKDN sebelumnya jadi salah satu alasan Amerika Serikat (AS) menerapkan tarif bea masuk hingga 32% terhadap produk-produk impor asal Indonesia. AS meminta Indonesia bisa menyesuaikan kebijakan syarat TKDN terhadap sejumlah produk AS.
Prabowo mengaku sudah menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan kementerian terkait untuk mengubah aturan TKDN.
"TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri ini masalah luas (yang terkait) pendidikan, iptek, sains. Ini masalah enggak bisa dengan cara bikin regulasi TKDN," ujar Prabowo.
TKDN adalah ukuran persentase komponen lokal yang digunakan dalam pembuatan suatu produk barang atau jasa. Semakin tinggi TKDN-nya, maka semakin besar pula kandungan bahan, tenaga kerja, dan proses produksi di dalam negeri.
Regulasi terkait TKDN sempat dipersoalkan produsen ponsel pintar asal AS, Apple. Perusahaan yang didirikan Steve Jobs itu mengeluhkan penjualan seri Apple 16 yang sempat terganjal aturan TKDN. Seri terbaru ponsel Apple baru akan tersedia di Indonesia pertengahan April setelah Apple memenuhi syarat TKDN.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti berharap pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan relaksasi TKDN. Untuk bahan baku yang sudah tersedia di Indonesia, TKDN sebaiknya tetap diterapkan.
"Untuk yang belum bisa diproduksi di dalam negeri, maka dihapuskan TKDN. Tetapi, jika mereka menggandeng perusahaan lokal untuk melakukan transfer teknologi dan knowledge, bisa diberikan insentif," kata Esther kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.
TKDN, kata Esther, bertujuan untuk mengintegrasikan industri lokal dengan rantai pasok global. Regulasi TKDN kerap mendorong berkembangnya industri-industri lokal.
"Pada gilirannya, (TKDN) menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan penerimaan pajak. Sekalipun sulit dilakukan, tetap memberi peluang," jelas Esther.
Analis senior Indonesia Strategic and Economic, Ronny Sasmita menilai bila kebijakan relaksasi TKDN untuk merespons perang tarif Trump tergolong tepat. Kebijakan TKDN yang kaku justru membuat produk dalam negeri tidak kompetitif dari sisi harga.
Ronny mencontohkan perbedaan harga panel surya impor tanpa muatan TKDN dengan panel surya yang sebagian komponennya diproduksi di dalam negeri. Menurut dia, panel surya impor jauh lebih murah ketimbang yang bermuatan TKDN.
"Ini membuat produk kita tidak kompetitif. Itulah yang membuat banyak perusahaan kita guling tikar. Harganya tidak kompetitif," kata Ronny kepada Alinea.id.
Menurut Ronny, regulasi terkait TKDN lebih condong didorong semangat nasionalisme ekonomi. Aspek daya saing produk-produk industri dikesampingkan. "Kita melupakan aspek competitiveness," kata Ronny.
Kebijakan TKDN, lanjut Ronny, sudah seharusnya diatur fleksibel. Saat ini, banyak negara yang bisa membuat produk pelengkap yang berkualitas dengan harga yang lebih murah. Lain ceritanya jika komponen atau teknologi kunci yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang hanya ada di Indonesia.
"Baru kebijakan TKDN bisa maksimal. Asal produknya kompetitif dan itu atas nama produk Indonesia, enggak ada salahnya. Karena ini era global supply chain. Produk semakin complicated dan komponennya bisa berada dari seluruh dunia, tidak hanya dari kita," ujar Ronny.
