Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku, pihaknya dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap mendukung industri hilirisasi aspal di Pulau Buton. Pembangunan akan mulai dilakukan seperti infrastruktur yang juga termasuk pelabuhan.
“Di sana akan dibangun beberapa infrastruktur termasuk di dalamnya pelabuhan,” kata Bahlil Lahadalia pada wartawan usai acara Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2022, Rabu (12/10).
Pembangunan industri hilirisasi ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan Indonesia mulai berhenti impor produk turunan aspal dua tahun ke depan, dan mulai gunakan aspal asal Pulau Buton.
“Presiden ingin dua tahun lagi kita setop impor, karena impor kita banyak sekali. Padahal kita punya banyak sekali cadangan bahan baku aspal di Buton. Tapi kok barang ada, tapi gak dilakukan. Nah sekarang kita lagi bangun hilirisasi,” ungkapnya.
Seperti diketahui, strategi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global adalah mendorong industri hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah suatu komoditas. Strategi ini terus dipublikasikan dengan tujuan agar menambah pendapatan negara sekaligus mendorong produk lokal untuk berinovasi dan membuka lapangan pekerjaan.
Hilirisasi komoditas diyakini menjadi kunci utama suatu negara untuk naik kelas menjadi negara maju. Sehingga keputusan Jokowi ingin Indonesia setop impor aspal agar Indonesia mulai hilirisasi aspal dan serap hasil produksinya. Di Indonesia sendiri, Pulau Buton menjadi salah satu daerah penghasil aspal.
“Saya ke Buton dua minggu yang lalu. Deposit aspalnya ada 662 juta ton aspal. Dulunya pernah diolah di Buton, tetapi setop. Saya enggak tahu, karena katanya aspal impor lebih murah. Sehingga yang terjadi 95% aspal kita ini aspal impor,” jelas presiden dalam pidatonya di Investor Daily Summit 2022, Selasa (11/10).
Tak ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk impor produk luar negeri, ia pun menegaskan akan menghentikan impor produk turunan aspal dalam jangka waktu dua tahun ke depan. Sebelumnya pemerintah juga telah melarang ekspor bahan mentah yakni bijih nikel sejak 1 Januari 2020, yang kemudian memutuskan agar hilirisasi bijih nikel mulai dilakukan di dalam negeri.
“Saya sampaikan, ndak! Dua tahun lagi saya beri waktu setop impor aspal, semuanya harus disuplai dari Pulau Buton. Setelah nikel setop, setelah dua tahun lagi aspal setop, setop timah, setop bauksit, setop tembaga,” tegasnya.
Jokowi menjelaskan, semula Indonesia hanya memperoleh pendapatan dari menjual bijih nikel sebesar Rp15 triliun. Namun setelah keputusan setop ekspor nikel dalam bentuk mentah, dan mulai ekspor produk turunannya, maka pendapatan dari nikel naik menjadi Rp360 triliun.