Rupiah loyo, Menkeu: Bukan Indonesia saja

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat nyaris mendekati level 16.000 per dolar AS beberapa waktu terakhir. Namun, pada perdagangan Kamis (2/11), Rupiah ditutup menguat 80,50 poin atau 0,51% menuju level Rp15.855 per dolar AS berdasarkan data Bloomberg.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengungkapkan penyebab nilai tukar Rupiah terus melemah yaitu saat ini kondisi di global tengah terjadi kenaikan suku bunga. Hal ini diperkirakan akan diikuti dengan kenaikan imbal hasil (yield) obligasi negara tenor panjang di negara-negara maju.

“Terutama yield obligasi AS, akibat peningkatan kebutuhan pembiayaan pemerintah AS, dan adanya premi risiko jangka panjang,” ungkapnya saat konferensi pers Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV Tahun 2023, Jumat (3/11).

Dia menambahkan perkembangan kenaikan imbal hasil obligasi AS ini telah memicu aliran modal asing keluar dari emerging market ke negara-negara maju. “Dan ini mendorong penguatan signifikan mata uang dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia,” tambahnya.

Menurutnya, pelemahan Rupiah tidak terlalu besar hanya 2,34%. Sementara Yen (Jepang) alami pelemahan 12,61% dan dolar Australia melemah 6,72%. Mata uang Malaysia (Ringgit) dan Thailand (Bath) juga melemah, masing-masing 7,82% dan 4,39%.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan BI telah mengambil langkah untuk menaikkan suku bunga acuan. BI telah menaikkan Bank Indonesia 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%.  

“Kenaikan ini untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta sebagai langkah preemtif dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap dampak inflasi barang impor/imported inflation,” katanya.

Dengan begitu, inflasi tetap terkendali yakni 3 plus minus 1% pada 2023 dan 2,5% plus minus 1% pada 2024. Kebijakan suku bunga tersebut didukung oleh penguatan stabilisasi nilai Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Juga, penguatan strategi operasi moneter untuk efektivitas kebijakan moneter, termasuk optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan penerbitan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) serta Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai instrumen moneter yang pro-market untuk pendalaman pasar keuangan dan menarik masuknya aliran portofolio asing dari luar negeri.

Ancaman serius

Sementara itu, ekonom senior Fadhil Hasan menyatakan Indonesia masih menghadapi ancaman ekonomi dan politik yang menyebabkan Rupiah kian loyo. "Kalau misalnya BI itu tidak melakukan satu intervensi dan juga tidak meningkatkan tingkat suku bunganya mungkin keadaan akan lebih buruk lagi," ujarnya dalam program Zoominari Kebijakan Publik yang diselenggarakan oleh Narasi Institute dengan tema “Nilai Tukar Rupiah Nyungsep, Ada Apa?”.

Dia menambahkan dalam situasi seperti ini, intervensi BI memang memiliki peranan penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Namun, dia menilai langkah BI tersebut sama halnya seperti menggarami air laut. "BI itu kalau sekarang ini mengguyur pasar dengan keadaan seperti ini, seperti menggarami air laut atau tidak akan efektif," sebutnya.

Dia menyarankan agar langkah-langkah yang diambil oleh BI harus diukur dengan baik agar bisa mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, Indonesia juga harus mempertimbangkan faktor eksternal dan global yang mempengaruhi nilai tukar Rupiah. Salah satu faktor tersebut adalah kenaikan tingkat suku bunga di Amerika.

 "Yang kemudian menimbulkan capital outflow kembali lagi ke Amerika," tutur salah satu pendiri Institute for Development of Economic and Finance (Indef) ini.

Menurutnya, ini adalah situasi yang umum terjadi ketika tingkat suku bunga di sebuah negara naik. Di mana para investor cenderung memindahkan investasinya ke negara tersebut untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi.

Kemudian, ada faktor lokal dan spesifik yang juga berpengaruh terhadap nilai tukar Rupiah. Salah satu faktor tersebut adalah persepsi, sentimen pasar, dan kebijakan ataupun fenomena ekonomi maupun yang non-ekonomi di dalam negeri. Contohnya adalah pertumbuhan ekonomi China yang sedang melambat dan dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. 

"Sektor properti di China sekarang sudah hampir kolaps dan beberapa perusahaan besar sudah bangkrut," ujar Fadhil. 

Dia menekankan karena China adalah mitra dagang dan investasi terbesar Indonesia, kondisi ekonomi China tentu akan berdampak besar terhadap Indonesia. Persoalan lain yakni kondisi geopolitik juga tidak kalah pentingnya. Perang di Ukraina, konflik Hamas, Palestina dan Israel, serta kenaikan harga minyak bumi adalah beberapa contoh masalah geopolitik yang berdampak pada ekonomi global, termasuk Indonesia. 

"Ini juga akan memicu inflasi di berbagai negara," tambah Pak Fadhil.

Terakhir, kata dia, Indonesia juga harus melihat dampak dari situasi politik dalam negeri terhadap perekonomian. Kondisi politik yang tidak stabil tentu akan berdampak negatif terhadap perekonomian.

"Para investor dan masyarakat pada umumnya tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu, karena itu merupakan suatu bentuk tindakan, keputusan hukum yang sangat tidak demokratis, diskriminatif dan itu bahkan bentuk nepotisme," tuturnya.

Mengingat semua faktor tersebut, tambah Fadhil, situasi ekonomi dan politik Indonesia memang cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah dan otoritas terkait untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. 

"Keadaan ini memang sangat memprihatinkan dan berpotensi untuk menjadi lebih berat lagi," cetusnya.

Saat ini, yang bisa dilakukan menurutnya adalah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini. Pemerintah harus berkoordinasi dengan BI dan otoritas lainnya untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, pemerintah juga harus terus meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan para investor untuk menjaga kepercayaan mereka terhadap perekonomian Indonesia.

Daya beli turun

Ancaman resesi memang masih membayangi perekonomian global dan tanah air. Hal ini juga tergambar dari turunnya permintaan di tanah air. Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif menyebut Indonesia saat ini mengalami penurunan permintaan baik domestik maupun luar negeri karena pengaruh perlambatan ekonomi China dan Uni Eropa, kenaikan suku bunga The Fed, kemarau yang panjang, belum berakhirnya perang Rusia-Ukraina, dan dimulainya perang Israel-Palestina.

Hal ini telah menyebabkan penurunan daya beli produk manufaktur Indonesia. Penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sejak bulan September 2023, khususnya untuk kelompok penghasilan di bawah Rp3 juta juga menunjukkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Kenaikan harga bahan pokok menyebabkan masyarakat lebih berhati-hati dalam konsumsinya. Kondisi tersebut berdampak pada kinerja industri manufaktur bulan Oktober ini. 

“Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Oktober 2023 mencapai 50,70, tetap ekspansi meskipun melambat 1,81 poin dibandingkan September 2023,” kata, menyampaikan saat rilis IKI Oktober 2023 di Jakarta, Selasa (31/10).

Dia menjelaskan penurunan daya beli dipicu oleh kenaikan harga energi (khususnya BBM) serta kenaikan suku bunga. Hal ini juga menyebabkan cost of fund sektor manufaktur meningkat, menyebabkan kenaikan harga barang manufaktur. “Suku bunga acuan yang naik membuat masyarakat cenderung lebih berhati-hati khususnya dalam mengambil pinjaman. Pada gilirannya, hal ini mengurangi pengeluaran mereka untuk berbagai keperluan,” jelas Febri. 

Penyebab kedua adalah melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah. Semakin melemahnya Rupiah menyebabkan biaya input untuk produk dengan bahan baku impor semakin tinggi, yang berdampak pada kenaikan biaya produksi. Lalu ketiga, adalah faktor eksternal seperti banjirnya produk impor, peredaran barang ilegal, dan kenaikan harga energi pada Oktober ini.