Sandiaga Uno jual saham produsen bir Anker Rp1 triliun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membidik penjualan kepemilikan 23,34% saham produsen bir Anker DLTA senilai Rp1 triliun.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan Pemprov DKI menggenggam kepemilikan saham dalam perusahaan produsen bir merek Anker PT Delta Djakarta Tbk. (DLTA) sebesar 23,34%.

Kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta pada emiten berkode DLTA itu sejak 1970 pada periode kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Pemda DKI Jakarta saat ini menjadi pemegang saham kedua terbesar setelah San Miguel Malaysia (L) private limited 58,33%.

Kepemilikan saham PT Delta Djakarta Tbk. (DLTA)

Sandi tak menampik Delta Djakarta menghasilkan dividen yang disetor untuk Pemda DKI. Tahun lalu, DLTA menyetor dividen senilai Rp38 miliar. Namun, Sandi melihat potensi lebih menguntungkan bila saham DLTA dilepas.

"Nilai yang saya bidik dengan tim mencapai Rp 1 triliun," kata Sandiaga yang berpengalaman mendirikan perusahaan investasi Saratoga dan Recapital itu, Kamis (17/5).

Menurut dia, untuk mendapatkan nilai hingga Rp1 triliun, perseroan harus menyetor dividen selama 50 tahun. Padahal, Pemda DKI Jakarta masih membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur yang perlu segera dieksekusi.

Mantan pebisnis yang kini menjadi politisi Partai Gerindra itu mengakui pelepasan saham DLTA menjadi bagian dari janji kampanye yang harus direalisasikan. "Dan kita ingin tentunya mendapatkan deviden yang halalan toyyiban," kata dia.

Dia menargetkan, segera menunjuk penasehat keuangan yang menangani pelepasan saham DLTA dan diproyeksi bakal rampung tahun ini. Pemprov DKI saat ini tengah menyiapkan persyaratan regulasi penjualan saham, termasuk meminta restu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia, dan DPRD DKI Jakarta.

"Tentunya di proses permohonan perizinan dari DPRD kita akan lakukan sesuai dengan ketentuan," ucapnya.

Meski demikian, Sekertaris Komisi Keuangan DPRD DKI James Arifin Sianipar memastikan, pelepasan saham DLTA tidak semudah seperti anggapan Sandiaga Uno. 

Menurutnya, ada sejumlah aturan sebagai syarat pemerintah melepas saham investasi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Antara lain, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 24 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

"Kalau mengacu pada Permendagri tersebut, di situ tertera bahwa penjualan saham harus dilakukan bila harga saham naik signifikan atau terdapat investasi lain yang memang lebih menguntungkan," kata James kepada Alinea.id.

Terlebih menurutnya, tidak tepat bila penjualan saham DLTA duntunjukan untuk pembangunan. Sebab, sudah ada alokasi dana khusus dalam APBD DKI 2018 senilai Rp77,1 triliun. Pembangunan itupun, kata James, dialokasikan anggarannya dengan beragam kenaikan pajak yang telah diterapkan mulai awal tahun ini.

"Kalau hanya alasannya tidak siginifkan itu tidak benar juga, karena kita tidak akan setuju bila penjualan itu hanya dijadikan barang objekan pencitraan," ungkap politisi NasDem itu.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono mengungkap hal senada. Ia menyatakan, untuk menjual saham DLTA sebagai aset milik DKI, perlu ada restu dari mayoritas jajaran DPRD melalui sidang paripurna.

"Selain itu ada kajian yang harus ditempuh, tidak bisa ujug-ujug jual," tandasnya.

Kinerja keuangan PT Delta Djakarta Tbk. (DLTA)

Saham DLTA melonjak

Pada perdagangan Kamis (17/5) dari Bloomberg, saham DLTA melonjak 2,73% sebesar 150 poin ke level Rp5.650 per lembar. Bahkan, level tersebut terbilang tinggi selama setahun terakhir. 

Saham DLTA sempat menyentuh level tertinggi dalam 5 tahun pada 12 September 2014 senilai Rp8.330 per lembar. Saham DLTA tercatat telah melonjak 22,82% sejak awal tahun sebesar Rp1.050 dari Rp4.600 per lembar.

Kapitalisasi pasar saham DLTA mencapai Rp4,52 triliun dengan rasio harga terhadap laba (price to earning ratio/PE) sebesar 15,67 dengan return 20,23% selama setahun terakhir.

Kepemilikan saham Pemda DKI Jakarta sebanyak 186,84 juta lembar di dalam DLTA per 31 Maret 2018. Jika dijual pada harga saat ini Rp5.650 per lembar, maka Pemda DKI Jakarta akan mengantongi dana Rp1,05 triliun.

Belum lama ini, Direktur Utama BEI Tito Sulistio meminta Sandiaga Uno tak sesumbar jika ingin melepas saham DLTA. Sebab, pernyataan itu akan memengaruhi pergerakan saham DLTA di pasar modal.

Menurut Tito, pernyataan Sandi selaku pemegang saham kedua terbesar, dapat membuat guncangan di kalangan investor saham DLTA. Begitu pula dengan OJK yang mengatakan ada mekanisme yang harus ditempuh Pemprov untuk melepas kepemilikan dalam DLTA melalui pasar negosiasi atau reguler.