Isu utama yang dihadapi terkait pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), didominasi oleh persoalan terkait perencanaan dan penyiapan proyek serta terkait dengan permasalahan pembebasan lahan.
"Isu yang dihadapi dalam penyediaan PSN sebagian besar meliputi isu perencanaan dan penyiapan proyek serta isu pembebasan lahan," kata Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo seperti dilansir Antara dalam diskusi bertajuk "Infrastructure Development Indonesia" yang digelar Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Rabu (25/4).
Wahyu Utomo mengungkapkan kajian yang dilakukan pihaknya menunjukkan bahwa pada akhir 2017, 33% isu utama dalam PSN berkaitan dengan perencanaan dan penyiapan proyek.
Diikuti oleh isu pembebasan lahan yakni 26% , yang pada akhir 2016 merupakan isu utama terkait penyediaan PSN. Berbagai isu lainnya adalah pendanaan, perizinan, dan pelaksanaan konstruksi.
Terkait dengan untuk isu pengadaan tanah, pemerintah membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Satuan kerja di Kementerian Keuangan yang berfungsi memberikan layanan publik di bidang pengelolaan aset negara serta untuk memastikan ketersediaan dana pengadaan tanah.
Pemerintah juga telah melakukan sejumlah reformasi guna mendukung percepatan penyediaan infrastruktur, yaitu reformasi di bidang fiskal, institusi dan peraturan.
Sebelumnya, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memastikan13 proyek infrastruktur yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) akan selesai pada akhir 2018.
Sebanyak 13 proyek infrastruktur ini akan mengikuti 20 proyek PSN yang telah selesai pada akhir 2016 dan 10 proyek PSN yang telah selesai pada akhir 2017.
Dengan demikian, total sebanyak 43 proyek yang sebelumnya masuk dalam daftar PSN telah selesai pada akhir 2018.
Jumlah tersebut diperkirakan juga akan bertambah karena 25 proyek akan selesai pada akhir 2019.