Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, utang Indonesia pada periode 2015-2108 meningkat cukup besar jika dibandingkan periode 2012-2014. Namun, utang tersebut digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif. / Antara Foto
Jumlah utang negara periode 2015-2018 bertambah Rp1.329 triliun, jauh lebih besar dibandingkan dengan 2012-2014 yang hanya Rp799,8 triliun.
Jumlah utang negara periode 2015-2018 bertambah Rp1.329 triliun, jauh lebih besar dibandingkan dengan 2012-2014 yang hanya Rp799,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, utang Indonesia pada periode 2015-2108 meningkat cukup besar jika dibandingkan periode 2012-2014. Namun, utang tersebut digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif.
Sri Mulyani menjelaskan, pada periode 2012-2014 jumlah utang negara bertambah Rp799,8 triliun. Sedangkan, selama Joko Widodo-Jusuf Kalla menjabat, yakni pada periode 2015-2018, jumlah utang telah bertambah sebesar Rp1.329 triliun.
Kendati demikian, Sri Mulyani membandingkan pinjaman pada periode 2015-2018 lebih banyak digunakan untuk belanja pemerintah pusat di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
"Kalau dulu periode 2012-2014 belanja infrastruktur hanya Rp456 triliun untuk 3 tahun. Sekarang belanja infrastruktur mencapai Rp904,6 triliun atau dua kali lipat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK dalam Forum Merdeka Barat, di Kementerian Sekretaris Negara, Selasa (23/10).
Sementara itu, lanjut dia, untuk belanja pendidikan, pada 2012-2014, hanya Rp983 triliun dalam waktu tiga tahun. Kini, belanja pendidikan sebesar Rp1.167 triliun atau naik 118%.
Kemudian untuk kesehatan, juga naik dari Rp146 triliun menjadi Rp249,8 triliun atau melonjak 170%.
Belanja pemerintah pada sektor perlindungan sosial juga meningkat. Pada periode sebelumnya, hanya sebesar Rp35,3 triliun, sekarang naik 848,7% menjadi Rp299,6 triliun.
Hal itu termasuk melalui Transfer ke Daerah (TKD), di mana terdapat mandatori 25% untuk infrastruktur, 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan. Sri Mulyani menambahkan, TKD yang dahulu hanya Rp88 triliun, sekarang menjadi Rp315,9 triliun.
"Makanya kalau dilihat kemiskinan turun, gini ratio makin mengecil, artinya makin merata. Wong hasilnya jelas, kok. Penurunan kemiskinan tidak datang begitu saja, tapi melalui program," kelakar Sri Mulyani.
Di samping itu, anggaran kesehatan juga meningkat dari Rp59,7 triliun pada 2014 menjadi Rp111 triliun pada 2018. Termasuk melalui TKD sebesar Rp4,2 triliun pada saat pertama kali program itu dilakukan (2014) menjadi Rp29,5 triliun pada 2018.
Sri Mulyani juga menekankan, pengendalian utang akan sentaniasa menjaga rasio dalam batas yang aman, berada pada kisaran 30% terhadap PDB.
"Kalau mau membandingkan apel dengan apel, tidak hanya tambahan utang. Tapi, bandingkan untuk apanya. Jadi, menggambarkan seluruh cerita secara menyeluruh. Walau interest rate global sekarang naik. Inilah yang kami coba jaga terus agar momentum tetap terjaga dengan baik," tukas Sri Mulyani.
