Pemerintah mencatat penambahan utang baru selama Jokowi menjabat mencapai Rp1.958 triliun sejak 2015-2019.
Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Presiden, menjelaskan pengelolaan utang era Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih hati-hati dan membaik dari sebelumnya. Keseluruhan rasio terhadap ukuran yang baru, selama ini dijaga sebaik-baiknya.
Dia mencontohkan, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), dan rasio defisit fiskal terhadap PDB. Kemudian, defisit keseimbangan primer, rasio utang terhadap ekspor, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya pertumbuhan utang yang sudah turun terus-menerus.
Ahmad menjelaskan, penyusunan APBN juga mengkaji skala prioritas untuk kegiatan, fungsi ekonomi, infrastruktur, perlindungan sosial, yang naik tajam dalam 4 tahun terakhir hingga puncaknya pada 2019.
"Makanya kalau dibuat rasio, misalnya rasio utang terhadap pembangunan desa yang dulu 26 kali lipatnya besaran utang, sekarang tinggal lima kali lipat saja. Artinya, anggaran untuk desa sudah melonjak jauh. Anggaran kesehatan dari utang baru nilainya empat kali lipat, sekarang tiga kali lipat," ujar Erani dalam diskusi publik bertemana APBN yang Sehat, Adil, dan Mandiri, di Jakarta, Kamis (23/8).
Lebih lanjut dia menjabarkan, sejak tahun 2015 tercatat utang pemerintah Rp380 triliun, kemudian pada 2016 Rp403 triliun. Pada 2017 naik menjadi Rp429 triliun, dan pada 2018 turun menjadi Rp387 triliun, hingga pada 2019 menjadi Rp359 triliun. Secara keseluruhan, utang baru pemerintah mencapai Rp1.958 triliun.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengklaim utang pada masa pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun, lebih rendah dibandingkan dengan 4 tahun masa pemerintahan Presiden ketujuh Jokowi.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik mengatakan penambahan utang di era SBY hanya Rp1.300 triliun. Sementara, Jokowi menambah utang Rp2.600 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Erani menyebut, data tersebut tidak benar dan ditambah-tambahi saja.
"Data yang saya pegang segitu, mungkin dia (Demokrat) punya ditambahkan utang dia sendiri. Utang baru selama 2015-2019 segitu. Enggak sampai Rp2.000 triliun," tegas Erani.