Sepak terjang kontroversial Rini Soemarno dan kinerja BUMN

Suprajarto, menolak mengemban jabatan sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN). Usai ditunjuk, beberapa jam kemudian dia menyatakan tak menerima keputusan itu dalam konferensi pers pada Kamis malam (29/8).

“Atas penetapan tersebut, saya tak menerima keputusan dan memilih mengundurkan diri dari keputusan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa),” kata Suprajarto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/8).

Sebelumnya, Suprajarto memegang jabatan sebagai Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI). Keputusan penggantian itu berdasarkan RUPSLB. Pada Juli 2019, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meminta lima perusahaan BUMN untuk menggelar RUPSLB.

Lima perusahaan itu, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.

Keputusan Rini merombak manajemen perusahaan pelat merah dipertanyakan beberapa pihak. Sebab, Presiden Joko Widodo sudah melarang bawahannya untuk membuat kebijakan strategis hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Oktober 2019.

Maksud kebijakan strategis adalah mengganti jabatan dan posisi tertentu di lembaga atau perusahaan, termasuk direksi BUMN. Selain merombak manajemen BRI dan BTN, Menteri Rini juga mengganti susunan komisaris Bank Mandiri, direksi dan komisaris Perusahaan Gas Negara, dan direksi BNI. Beberapa pihak lantas menyebut, aksi Rini ini sebagai bentuk “pembangkangan” terhadap presiden.

Bentuk penyegaran

Meski demikian, Deputi bidang Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi, dan Jasa Lain Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, semua keputusan Rini Soemarno tak pernah diambil sendiri.

"Beliau pasti selalu berkoordinasi dengan Bapak Presiden," ujar Gatot saat ditemui Alinea.id usai RUPSLB BRI di Gedung BRI, Jakarta, Senin (2/9).

Gatot menuturkan, alasan dilakukan perombakan di perusahaan pelat merah itu sebagai bentuk penyegaran semata.

Di dalam RUPSLB BRI itu diputuskan pengganti Suprajarto untuk duduk di bangku Dirut BRI adalah Sunarso. RUPSLB BRI juga mengubah lima direksi, yakni Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama, Agus Noorsanto sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN, Herdy Rosadi Harman sebagai Direktur Human Capital, Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko, dan Azizatun Azhimah sebagai Direktur Kepatuhan.

"Banyak pertimbangannya. Selain untuk inovasi, dari sisi pemahaman secara komprehensif beliau (Sunarso) dinilai sudah lengkap, baik dari sisi bisnis, corporate, maupun makro retail,” tuturnya.

Sebelumnya, Sunarso ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama BRI saat RUPSLB BRI per 3 Januari 2019. Pada Oktober 2017 hingga Januari 2019, Sunarso menjabat Dirut PT Pegadaian (Persero).

"Kalau tidak bagus, juga tidak jadi (Dirut BRI)," katanya.

Senada dengan Gatot, Komisaris Utama BRI Andrinof Achir Chaniago mengatakan, perombakan pengurus perseroan adalah hal yang biasa dan tak diputuskan mendadak.

"Karena memang ada direksi yang masa kerjanya sudah lama dan ada pertukaran tempat," ujar Andrinof ditemui di tempat yang sama.

Dia pun mengatakan, penggantian pengurus sudah dipertimbangkan dengan matang, dan dilakukan sebagai langkah penyegaran dalam tubuh organisasi.

"Pemegang saham tentu punya satu tujuan supaya perusahaan terus tumbuh dengan menjaga penyegaraan," ujarnya.

Masalah komunikasi

Langkah Suprajarto menolak jabatan sebagai Dirut BTN didukung Serikat Pekerja BTN dan Serikat Pekerja BRI. Ketua Umum DPP SP BTN Satya Wijayantara dalam keterangan tertulisnya menyebut, pemberian tugas kepada Suprajarto sebagai Dirut BTN adalah bentuk pelecehan profesi.

"Karena penugasan diberikan dari BRI kepada BTN, yang dari ukuran kapasitasnya BTN jauh lebih kecil dari BRI (aset BTN 25% aset BRI)," kata Satya dalam keterangan tertulis yang diterima Alinea.id, Minggu (1/9).

Serikat Pekerja BRI dan BTN juga meminta Menteri BUMN untuk menghormati prinsip-prinsip good governance dan pelaksanaan manajemen karier bagi bankir di lingkungan BUMN, melalui sistem manajemen bakat yang adil.

Ketika dikonfirmasi, Satya pun menuntut hak transparansi di ranah bank pelat merah itu lebih diprioritaskan Menteri BUMN maupun pejabat BUMN lainnya, agar polemik serupa tak terulang lagi.

"Seorang Direktur Utama salah satu bank BUMN itu berhak untuk memperoleh prosedur penggantian, atau keputusan-keputusan dari pemberi tugas harus disampaikan secara transparan dan bernilai keadilan, jangan sampai ada unsur like and dislike," ujar Satya saat dihubungi, Senin (2/9).

Sebelumnya, salah satu alasan Suprajarto menolak jabatan Dirut BTN karena dirinya merasa tak sekalipun diajak berkomunikasi oleh Kementerian BUMN terkait pergeseran jabatan tersebut.

Dihubungi terpisah pada Senin (2/9), anggota DPR dari Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno pun menegaskan, seharusnya ada sosialisasi terhadap keputusan tersebut. Sementara Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan, sebaiknya Menteri BUMN bersikap terbuka kepada publik apa alasan pergantian itu.

"Harus jelas penggantian ini, supaya tidak menjadi polemik. Apalagi serikat pekerja menolak, dan ini mengganggu bisnis itu sendiri," ujar Melchias saat dihubungi, Senin (2/9).

Menurut Melchias, kejadian seperti ini bukan hanya menyebabkan polemik, melainkan juga membuat harga saham kedua bank bisa bergejolak. Ujung-ujungnya, bisa merugikan pemerintah.

"Namanya perbankan, tidak boleh lama-lama (polemiknya) karena menentukan arah bisnis ke depan," tuturnya.

Melchias meminta agar mekanisme korporasi ini harus segera diselesaikan. “Apakah harus melakukan RUPSLB lagi? Duduk bersama atau seperti apa? Yang jelas harus segera diselesaikan.”

Menurut Melchias, parameter penggantian dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus terbuka, agar tak terjadi gejolak. Perbankan, kata dia, sangat sensitif dengan segala hal itu.

"Bu Rini harus bisa menjelaskan pada publik," ucapnya.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDI-P Eva Kusuma Sundari berharap, sikap demisioner yang kerap diperlihatkan Menteri BUMN bisa dikurangi dan tak terulang kembali. Eva mengakui, sebenarnya Presiden Jokowi sudah beberapa kali mengeluhkan masalah BUMN.

"Beliau sudah menegur langsung pihak bersangkutan dan sudah direspons balik dengan segera. Tapi harapannya, sikap demisioner itu tidak terulang lagi di periode yang akan datang," ujar Eva saat dihubungi, Selasa (3/9).

Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menjelaskan, selama ini Kementerian BUMN dalam menunjuk direksi maupun komisaris berdasarkan sistem ”talent pool”. Dalam skema itu, kata Toto, talenta terbaik pelat merah bisa ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan strategis Kementerian BUMN.

"Normalnya masa jabatan lima tahun, tetapi dalam kontrak manajemen disebutkan board of directors (BoD) bisa diganti, kalau kinerja tidak sesuai target atau alasan spesifik lainnya,” ujar Toto saat dihubungi, Selasa (3/9).

Menurutnya, selain lewat persetujuan RUPS, penggantian direksi BUMN—terutama BUMN strategis seperti perbankan—sebelumnya juga pasti sudah lewat mekanisme tim penilai akhir (TPA) di pemerintah.

“Jadi, dalam kasus penggantian pimpinan perbankan BUMN kali ini, kemungkinan besar sudah melalui mekanisme itu karena bank-bank tersebut semuanya Tbk, apalagi info RUPSLB sendiri sudah diumumkan sejak Juli 2019 lalu," tuturnya.

Akan tetapi, Toto tetap memberi catatan bahwa komunikasi antara Kementerian BUMN dan BoD BUMN dapat dijalankan sebaik mungkin. "Sehingga kemungkinan terjadinya hal semacam ini bisa diminimalisir," katanya.

Evaluasi untuk Rini

Bukan sekali ini saja menteri Rini Soemarno mengambil keputusan yang mengundang polemik. Yang cukup menyita perhatian, ketika Menteri BUMN itu diboikot DPR pada akhir 2015. Boikot itu dilakukan atas rekomendasi pansus angket Pelindo II, yang diketuai politikus PDI-P Rieke Diah Pitaloka.

Keberadaan pansus angket Pelindo II terkait dengan masalah kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) antara Pelindo II dan Hutchison Port Holding Group (HPH Group), terindikasi kuat sudah merugikan negara dengan menguntungkan pihak asing.

Ada sejumlah rekomendasi terkait dengan Pelindo II, yang paling keras adalah rekomendasi kepada presiden untuk memberhentikan Rini dari jabatannya karena dianggap melanggar aturan. Pada Juli 2019, DPR menyepakati rekomendasi pansus angket Pelindo II tahap kedua dalam rapat paripurna. Salah satu poinnya, meminta Jokowi memecat Rini.

Polemik lainnya yang tak kalah heboh, pada 29 Juni 2018, Rini meneken surat yang menyetujui PT Pertamina (Persero) untuk menjual aset-asetnya ke swasta.

Ketika Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah mengalami pemadaman listrik pada 4 Agustus 2019, Rini pun tak terlihat batang hidungnya saat Presiden Jokowi berkunjung ke Kantor PLN keesokan harinya. Meski sudah dikonfirmasi bahwa dia tengah menunaikan ibadah haji, tetapi banyak pihak yang menilai sebagai Menteri BUMN, Rini juga harus bertanggung jawab.

Akan tetapi, terlepas dari rekam jejak miring tadi, pengamat politik dari Unviersitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin memandang, Rini punya jasa sebagai Menteri BUMN.

"Terutama waktu Indonesia terkena krisis ekonomi, beliau selalu bisa bawa banyak uang dari luar negeri (investor), yang membuat krisis-krisis tersebut ditanggulangi Jokowi," ujar Ujang saat dihubungi, Rabu (4/9).

Menurut Ujang, berkat jasanya, Rini “kebal” dari rekomendasi pansus angket Pelindo II. Rekomendasi itu, kata dia, diabaikan presiden. "Buktinya, sampai sekarang presiden tidak mencopot Rini," tuturnya.

Sementara itu, Toto Pranoto menilai kinerja BUMN secara finansial relatif baik. Hal itu bisa diukur dari peningkatan nilai aset, laba, dan sumbangan belanja modal dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, indikator-indikator kinerja perusahaan milik negara selama 2018 memang mengalami kenaikan. Hingga 31 Desember 2018, total aset BUMN menembus angka Rp8.092 triliun, atau melonjak Rp882 triliun (sekitar 12%) dibandingkan aset pada 2017, yang sebesar Rp7.210 triliun. Total laba BUMN pun tumbuh menjadi Rp188 triliun, dari laba 2017 sebesar Rp186 triliun.

Di samping itu, besarnya kontribusi BUMN dalam pembangunan infrastruktur terlihat dari belanja BUMN yang meningkat sepanjang 2018, mencapai Rp487 triliun. Angka tersebut naik dibandingkan 2017, sebesar Rp315 triliun.

Demikian pula dengan belanja modal yang didominasi sektor infrastruktur. Kontribusi BUMN terhadap APBN juga melonjak menjadi Rp422 triliun, naik Rp68 triliun dari setoran 2017 sebesar Rp354 triliun.

Meski demikian, Toto menggarisbawahi, BUMN bermasalah dari segi sumber daya manusia. "Karena akhir-akhir ini makin sering kasus OTT KPK (operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi) terjadi pada lingkaran direksi BUMN," katanya.

Terakhir, KPK menetapkan Dirut PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana sebagai tersangka dalam kasus suap distribusi gula. I Kadek terjaring OTT KPK pada Selasa (3/9), sedangkan Dolly menyerahkan diri ke KPK, Rabu dini hari (4/9).

Selain masalah kualitas sumber daya manusia, Toto mencatat, Kementerian BUMN dalam lima tahun terakhir kurang bergairah dalam menarik perusahaan-perusahaan menjadi perusahaan terbuka (Tbk).

"Padahal BUMN Tbk memiliki kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan non listed company," ucapnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, sejak awal tahun hingga 2 September 2019, penghimpunan dana di pasar modal mencapai lebih dari Rp112,4 triliun dengan 33 emiten baru. Namun, belum ada satu pun anak usaha BUMN yang melantai di bursa.

Padahal, sebelumnya banyak anak usaha BUMN yang mengumumkan rencana untuk melakukan penawaran perdana saham (initial public offering/IPO), seperti BNI Syariah, Wika Realty, Wika Industri & Konstruksi, PP Energi, dan PP Infrastructure.

Akan tetapi, di balik catatan positif terkait kinerja finansial BUMN, ada beberapa perusahaan pelat merah yang punya masalah. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk misalnya, baru-baru ini mengalami masalah lantaran laporan keuangan tahun buku 2018 yang disajikan tak sesuai dengan standar akuntansi.

Dalam laporan keuangan itu, Garuda mencatatkan dirinya untung hingga US$5,018 juta (setara Rp70 miliar). Padahal, sebetulnya Garuda merugi sebesar US$175,028 juta atau Rp2,4 triliun.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pun demikian. Masalah di perusahaan ini membuatnya terpaksa menunda pembayaran kewajiban polis senilai Rp802 miliar dari tanggal jatuh tempo. Laporan keuangan perusahaan ini juga dianggap janggal. Di dalam laporan keuangan 2018 disebutkan laba bersih Jiwasraya mencapai Rp2,4 triliun. Padahal, keuntungan riilnya hanya Rp360 miliar.

PT Pos Indonesia (Persero) juga mencatat kerugian pada laporan keuangan tahunan terbarunya. Laba bersih yang dicapai Pos Indonesia dalam laporan keuangan tahun buku 2018 hanya Rp127 miliar, turun dari 2017, yang sebesar Rp355 miliar.

Arus kas perusahaan itu pun acap kali negatif. Sepanjang 2012-2018, Pos Indonesia hanya mampu membukukan arus kas positif sebanyak tiga kali. Selebihnya berwarna merah alias negatif. Pada 2018, arus kas Pos Indonesia tercatat minus Rp293 miliar.

Terakhir, ada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang mengalami kerugian tujuh tahun berturut-turut, dengan utang menggunung. Berdasarkan laporan keuangan Krakatau Steel pada 2018, utang perusahaan baja itu mencapai US$2,49 miliar naik 10,45% dibandingkan 2017 yang sebesar US$2,26 miliar.

Terkait masalah-masalah yang terjadi di beberapa perusahaan BUMN itu, Toto mengatakan, perlu restrukturisasi radikal dalam aspek operasi dan model bisnis perusahaan.

"Intinya segera dilakukan efisiensi sehingga angka bottom line bisa positif, terutama buat GIAA (Garuda Indonesia) dan KRAS (Krakatau Steel). Untuk Pos Indonesia, mutlak perubahaan model bisnis supaya bisa mengambil kesempatan di era digital ini," ujar Toto. (Anis).