Setapak jalan Anies-Imin untuk perubahan dan perbaikan ekonomi

Calon Presiden Anies Baswedan baru saja memaparkan visi ekonominya  dengan mengusung tagline “Indonesia Adil Makmur untuk Semua”. Menurutnya, penting menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur agar masalah perekonomian dasar, yakni ketimpangan dapat teratasi. 

Jika tidak segera diatasi, ketimpangan di Indonesia bisa menjadi masalah yang lebih berat karena persoalan ekonomi lainnya atau bahkan non-ekonomi. “Karena itu, menurut kami membereskan soal ketimpangan adalah persoalan urgen yang harus dilakukan,” katanya, dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan CNBC Indonesia, Kamis (8/11). 

Untuk mengatasi ketimpangan ini, dia perlu melakukan perubahan paradigma, yakni pergeseran fokus ekonomi dari yang tadinya adalah pertumbuhan saja menjadi pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan. Kemudian pendekatan sektoral menjadi pendekatan sektoral dan teritorial. Lalu, dari orientasi menyelesaikan proyek pemerintah menjadi berorientasi kepada menyelesaikan yang senyatanya dihadapi oleh rakyat. 

Pada saat yang sama, perwujudan Indonesia adil makmur untuk semua, menurut pasangan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ini akan memfokuskan pembangunan ekonomi pada empat hal: manusia, ruang hidup, interaksi, dan institusi.  “Untuk kualitas manusia, kita menginginkan agar tingkat keterdidikan dan kondisi kesehatan berkualitas untuk semua. Misinya pada penguatan keluarga. Kita berharap outcome-nya adalah pengembangan kualitas manusia yang merata di seluruh Indonesia,” imbuhnya. 

Ihwal fokus ruang hidup, mewujudkan kota-desa yang saling memajukan serta lingkungan hidup yang lestari dan keadilan ekologis menjadi misinya. Dengan ini diharapkan bisa memeratakan akses ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 

Melalui fokus interaksi, mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin mewujudkan biaya hidup dan kebutuhan pokok menjadi lebih murah serta mengentaskan kemiskinan dengan perluasan kepastian berusaha dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Sebagai outcome, dia berharap pada akhirnya akan membuat produktivitas dan kesejahteraan sosial masyarakat meningkat. 

“Yang tidak kalah penting institusi. Kami melihat, memulihkan kualitas demokrasi kita itu penting sekali, mengembalikan good governance di dalam pemerintahan itu sangat penting dan ini akan memberikan kepastian hukum bagi siapa saja,” paparnya. 

Lalu Indonesia yang sangat luas ini memerlukan sinkronisasi antara nasional dan daerah. Karena tanpa itu akan sangat sulit bagi Indonesia untuk melakukan kegiatan perekonomian dengan baik.  “Ada satu aspek lagi yang tidak kalah penting, peran koperasi. Kita butuh sekali hari ini mengembalikan koperasi sebagai pelaku penting perekonomian di Indonesia, khususnya di daerah rural,” kata Anies. 

Pasalnya, ada sektor-sektor yang lebih efektif untuk didongkrak melalui koperasi, misalnya pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan. 

Terlepas dari itu, pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Anies – Muhaimin memasang target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,5 – 6,5% per tahun pada periode 2025 – 2029. Dalam dokumen visi dan misi yang telah diunggah, pasangan yang diusung Koalisi Perubahan ini bakal mengejar target pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Untuk menghasilkan ruang fiskal yang lebih besar, efisiensi anggaran akan dilakukan dengan lebih mengutamakan pada belanja produktif dan menekan belanja non-produktif. 

Membuat lembaga baru

Selain itu, keduanya juga sepakat untuk meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan kepatuhan dan basis pajak. Dengan rasio pajak (tax ratio) ditargetkan meningkat dari 10,4% di 2022 menjadi 13-16% pada 2029. 
Untuk mencapai ini, pasangan Anies – Cak Imin menjadikan program pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai bagian dari agenda misi aspek Kelembagaan Keuangan Negara yang berintegritas dan akuntabel, melalui pembagian kewenangan yang harmonis antar instansi. 

"Merealisasikan Badan Penerimaan Negara di bawah langsung presiden untuk memperbaiki integritas dan koordinasi antar instansi guna menaikkan penerimaan negara," bunyi misi tersebut.

Melihat target-target pasangan yang pertama mendaftarkan diri di KPU sebagai capres dan cawapres ini, Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita menilai target pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,5-6,5% masih masuk akal dicapai karena realistis dan achievable. Artinya, meskipun banyak potensi tekanan ekonomi untuk beberapa tahun mendatang yang membuat banyak pihak meragukan angka 5% ke atas, angka tersebut masih mungkin diraih dengan pendekatan baru yang berbeda dengan langkah pemerintah hari ini.

“Rasionalisasi fiskal hanya salah satu cara dalam meningkatkan ruang fiskal, selain meningkatkan penerimaan negara atau mencari sumber pendapatan lain. Namun apakah bisa rasionalisasi fiskal dilaksanakan, tentu banyak faktor yang menentukannya,” jelasnya, saat dihubungi Alinea.id, Kamis (9/11). 

Salah satunya, kata dia, tergantung pada kepemimpinan yang baru nanti. "Apakah memang serius menerapkannya? Lalu apakah menteri yang ditunjuk untuk pos terkait berkapasitas untuk melakukannya? Apakah presiden baru bisa mendapatkan dukungan politik di parlemen untuk itu?” imbuh dia. 

Hal ini pun diamini oleh Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto. Untuk mencapai pertumbuhan ini, ada beberapa PR yang harus dikerjakan pemerintahan baru yang akan menjabat pada periode 2024-2029. 

Pertama, pemerintah harus mengkorelasikan pertumbuhan investasi dengan kebutuhan tenaga kerja. Sekarang, pemerintah melalui Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memang bisa dikatakan telah sukses menjaring investasi, terutamanya di sektor tambang. Sayang, investasi di sektor ini tidak membutuhkan banyak tenaga kerja karena bukan termasuk industri padat karya. 

“Bahkan penduduk yang ada di sekitar proyek tambang itu mereka hanya menjadi penonton. Karena tambang kan hanya ngeruk, paling-paling sekarang ada smelter. Tapi itu semua alat, mesin yang mengerjakan,” katanya, kepada Alinea.id, Kamis (9/11). 

Oleh karena itu, Eko menyarankan kepada presiden dan wakil presiden yang akan datang untuk membangun pula investasi di sektor padat karya. Misalnya manufaktur, pertanian, peternakan, perikanan, hingga perkebunan. 

“Manufaktur lah yang industrinya sudah siap. Kita punya banyak KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) ini harus dimaksimalkan investasi ke sumber daya manusianya,” imbuh dia. 

Eko bilang, saat industri manufaktur tumbuh, praktis akan menjaring banyak tenaga kerja pula. Pada akhirnya, kondisi ini akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kondisi ini pun pernah terjadi pada saat pemerintahan Presiden Soeharto. Pada periode 1980 – 1997, pertumbuhannya rata-rata mencapai 10,9%. Angka ini lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi pada periode itu, yang rata-rata tumbuh kisaran 6,7%. 

Sekarang ini, industri manufaktur memang mengalami pertumbuhan, namun menurut Eko tidak seagresif pada pemerintahan Presiden Soeharto dulu. Pada kuartal-III 2023 ini misalnya, Badan Pusat Statistik mencatat kalau industri manufaktur tumbuh mencapai 5,20% (year-on-year/yoy) atau lebih tinggi dari kuartal-II 2023 sebesar 4,88% dan kuartal-I 2023 yakni 4,43%.

“Jadi itu, menghidupkan kembali sektor manufaktur dan pertanian saya rasa menjadi jalan utama kalau mau mencapai pertumbuhan di atas 5,5%,” tegas Eko. 

Sementara itu, Ronny menilai, dari sisi makro, pemerintahan selanjutnya harus menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga tidak menurun. Apalagi, kondisi ekonomi dunia yang masih tidak menentu dapat berdampak kepada Indonesia. 

Selain itu, mendorong investasi tumbuh agresif dan mengelola belanja negara agar efektif dan produktif, serta meningkatkan ekspor juga menjadi keharusan. Dengan kata lain, menemukan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Secara teknis, misalnya meluruskan proyek-proyek hilirisasi agar lebih menguntungkan kita, meningkatkan kontribusi sektor manufaktur, reindustrialisasi, revitalisasi sektor pertanian, penyiapan SDM berkualitas, mendorong inovasi, dan seterusnya,” tandas Ronny. 

Sementara itu, Business Analyst dari Inventure Indonesia Bagus Zidni Ilman Nafi menambahkan pasangan capres-cawapres AMIN memiliki positioning perubahan dan perbaikan. Semula, Capres Anis masih menekankan perubahan program ekonomi dari pemerintahan saat ini. “Tapi belakangan positioning perubahan terlalu vulgar maka dia tambah dengan kata perbaikan,” kata dia saat Webinar Winning Triple Economies, Marketing Outlook 2024 yang digelar Inventure, Jumat (10/11).

Berdasarkan paparan visi misi pasangan AMIN, Bagus menilai ada program-program unggulan atau ‘quick win’ yang diusung mereka. Misalnya dari sisi eksekusi seperti tidak ada visi melanjutkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Begitu juga dengan wacana Bahan Bakar Minyak (BBM) gratis. Selain itu, hilirisasi dan kebangkitan industri/reindustrialisasi dengan target manufaktur terhadap PDB 22-23%.

“Kemudian menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan 15 juta lapangan kerja di seluruh sektor,” tambahnya.

Pun demikian dengan upaya efisiensi anggaran dan prioritas belanja negara, menekan belanja non produktif, peningkatan rasio pajak dan menjaga rasio utang terhadap PDB. Pasangan ini juga ingin mengendalikan inflasi melalui koordinasi dengan Bank Indonesia, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. “Terakhir mereka ingin perbaikan BLT dan PKH dengan lebih tepat sasaran,” tambah Bagus.

Adapun sektor industri yang menjadi prioritas pasangan ini adalah manufaktur, konstruksi, ekonomi hijau, energi terbarukan, dan desain.