PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) segera mengantongi kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,9 triliun, di mana porsi pemerintah 51%. Rencananya, setelah dana PMN turun perusahaan juga bakal melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issue.
Direktur Utama Adhi Karya, Entus Asnawi Mukhson mengatakan proses PMN sendiri sudah disetujui dan masuk dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kemudian saat ini dalam tahapan untuk persetujuan dari tim privatisasi dan proses drafting.
"Dana PMN akan digunakan di antaranya untuk penyertaan modal pada jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo senilai Rp1,4 triliun. Kemudian, untuk jalan tol Yogyakarta-Bawen sebesar Rp390 miliar dan untuk proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) regional Karian-Serpong Rp185 miliar sehingga total Rp1,976 triliun," ujar Entus dalam konferensi pers, Kamis (7/4).
Right Issue Rp1,89 triliun
Sementara dari right issue, perusahaan diperkirakan akan mengantongi Rp1,898 triliun. Sebagian dana dari hasil right issue akan digunakan untuk memenuhi kekurangan setoran tiga proyek yang didanai oleh PMN. "Sebab dari PMN yang dialokasikan hanya 72%, sehingga ada angka yang diambilkan dari right issue. Diharapkan right issue bisa terserap semuanya 49%, dengan nilai kurang lebih Rp1,898 triliun jadi 49% dari angka komposisi totalnya," ungkapnya.
Selain itu, dana hasil right issue juga akan digunakan untuk pendanaan pembangunan fasilitas pengelolaan limbah terpadu di Medan tahap 2 sebesar Rp495 miliar. Kemudian untuk penyertaan modal di jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Elevated Ruas Cikunir-Ulujami 662, dan preservasi Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera Selatan 177.
Perusahaan telah mendapatkan restu dari pemegang saham untuk melakukan right issue dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk untuk tahun buku 2021 yang digelar Kamis (7/4).
HMETD akan dilakukan dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 7,12 miliar lembar saham seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham melalui mekanisme penawaran umum terbatas (PUT).
Penambahan modal juga akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan perseroan, serta sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha perseroan melalui proyek investasi di bidang infrastruktur. Dengan demikian, kinerja menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian hal ini juga untuk mendukung percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga memberikan multiplier effect.
RUPS juga membahas enam agenda lainnya, yakni persetujuan laporan keuangan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris dan pengesahan laporan tahunan program tanggung jawab sosial lingkungan tahun buku 2021.
Kemudian, penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2021. Penetapan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan lainnya serta tantiem bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan serta laporan program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahun buku 2022.
Lalu, pengukuhan pemberlakuan peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
