Sisi gelap hilirisasi: Porak poranda karena bencana hingga konflik agraria 

Akhir April kemarin banjir menggenangi beberapa daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng), di antaranya Kecamatan Petasia dan Petasia Barat, Kabupaten Morowali Utara, Kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, serta Desa Pakuli, Kabupaten Sigi. Bulan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga melaporkan bencana banjir di Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, Banggai, dan Tolitoli.

Rentetan bencana hidrologi tersebut menambah panjang jumlah kejadian banjir di provinsi yang beribukotakan Kota Palu itu. Di mana berdasar catatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusadalops PB) Sulteng, dari 83 kejadian, 45 di antaranya merupakan bencana banjir. Disusul kemudian paling banyak oleh bencana puting beliung (19 kejadian), tanah longsor (9 kejadian), abrasi pantai (8 kejadian), dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla (2 kejadian).

Koordinator Eksekutif Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng Muhammad Taufik menduga, banjir yang terjadi di sekitar Kawasan PT IMIP maupun di wilayah Sulawesi Tengah lainnya ialah karena kian masifnya aktivitas pertambangan nikel di wilayah tersebut.  

“Banjir berulang bukan hanya soal curah hujan tinggi. Faktor paling krusial adalah berubahnya bentang alam yang dulu wilayah penyangga, jadi kawasan industri. Alhasil, luapan air terus saja menggenangi dan mengalir ke wilayah hilir,” jelas dia, dalam keterangan resminya, dikutip Alinea.id, Minggu (21/5).

Selain banjir, longsor di areal tambang nikel menjadi bencana sekaligus penyebab kecelakaan kerja yang juga paling banyak. Berdasarkan laporan beberapa portal berita lokal, pada Maret dan April terjadi dua bencana longsor di kawasan tambang nikel PT Total Prima Indonesia (TPI), di Desa Tangofa, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali dan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Akibat longsor tersebut, empat orang karyawan PT TPI tewas tertimbun. Sementara longsoran limbah material nikel di areal tambang nikel PT IMIP membuat dua orang pekerja dumping PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Industry tewas di tempat bersama dua dumping truck yang mereka gunakan untuk membuang limbah.

“Bencana ekologi seperti banjir dan tanah longsor memang sudah terjadi sejak dulu di Sulawesi Tengah. Tapi intensitasnya semakin bertambah sejak pabrik (tambang dan smelter) nikel semakin banyak didirikan,” kata Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah Aulia Hakim, saat dihubungi Alinea.id, Minggu (21/5).

Indonesia memang merupakan negara kaya nikel. Bahkan, menurut laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), pada 2022, cadangan nikel yang terkubur di bawah tanah Indonesia mencapai 21 juta metrik ton. Jumlah ini setara dengan 21% dari total cadangan nikel dunia, yang ada di kisaran 100 juta metrik ton. 

Sementara itu, pada 2019 lalu Badan Geologi memperkirakan, Indonesia memiliki 72 juta ton nikel, dengan umur cadangan mencapai 27 tahun hingga 2047 jika diolah menggunakan teknologi pemurnian pirometalurgi atau 73 tahun (sampai 2093) apabila diolah menggunakan teknik hidrometalurgi.

Adapun menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), daerah dengan sebaran cadangan bijih nikel (ore) paling banyak berada di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Sadar betul dengan potensi sumber daya yang ada, ditambah dengan munculnya tren kendaraan listrik, pemerintah lantas semakin keras menambang nikel. Produksi logam ini, dari yang sebelumnya kebanyakan merupakan produk mentah berupa bijih nikel (ore) ditingkatkan menjadi produk olahan nikel. 

Embargo pun dilakukan, menyusul kebijakan hilirisasi komoditas nikel. Upaya ini dilakukan agar logam berwarna putih keperak-perakan dengan sedikit semburat keemasan ini memiliki nilai jual lebih tinggi, ketika dijual dalam bentuk jadi atau setengah jadi, sebagai salah satu bahan baku baterai untuk kendaraan listrik.

“Sejak pemberhentian ekspor bijih nikel, program hilirisasi nikel ini menurut saya sudah berhasil, bahkan bisa dikatakan sangat berhasil,” kata Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey, kepada Alinea.id, beberapa lalu.

Hal ini terbukti dari semakin banyaknya pabrik pengolahan (smelter) nikel di tanah air. Saking banyaknya, menurut dia, Indonesia bisa jadi tidak akan kalah saing dengan negara-negara produsen nikel lainnya yang menerima subsidi hijau dari Amerika Serikat.

“Pemerintah juga memberikan banyak kemudahan dan insentif bagi perusahaan-perusahaan produsen nikel sekaligus investornya. Ini juga yang menjadi penyebab semakin banyak smelter nikel di Indonesia,” imbuh Meidy.

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, sampai akhir 2022 Indonesia memiliki 26 smelter, yang terdiri atas 20 smelter nikel, 2 smelter bauksit, 1 smelter bijih besi, 2 smelter tembaga, dan 1 smelter mangan. Jumlah pabrik pemurnian nikel bertambah dari tahun 2021 yang baru sebanyak 15 smelter dan 13 smelter pada 2020.

“Di tempat kami (Sulawesi Tengah) jumlah perusahaan yang mendapat IUP juga semakin banyak dari tahun ke tahun. Karena pemerintah membuka jalan bagi para investor dan perusahaan-perusahaan untuk menambang nikel di rumah kami,” keluh Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah Aulia Hakim.

Jumlah IUP dan luas areal IUP di Provinsi Sulawesi Tengah 2020

Sumber: Yayasan Auriga Nusantara

Di Sulawesi Tengah sendiri berdasarkan data APNI, sampai saat ini sudah ada setidaknya lima pabrik olahan nikel, baik yang sudah berproduksi maupun masih dalam masa konstruksi. Perusahaan tersebut antara lain, PT QMB New Energy Material, PT Huayue Nickel Cobalt, PT Fajar Metal Industry, PT Teluk Metal Industry, dan PT Trinitan Metals and Minerals.

Sementara itu, sampai akhir tahun 2021 setidaknya ada 37 perusahaan yang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) di Sulawesi Tengah, dengan luas areal tambang mencapai 92.604 hektare. “Dengan jumlah tambang dan smelter nikel yang semakin banyak, produksi memang semakin banyak. Tapi, untuk melakukan eksplorasi, banyak hutan dan lahan yang dibuka,” beber Hakim.

Konflik agraria

Ekspansi industri pertambangan nikel masif dilakukan sejak disahkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Regulasi ini menjadi alasan legal para pengusaha tambang nikel untuk menggunduli hutan-hutan di Sulawesi Tengah. 

Yayasan Auriga Nusantara memperkirakan, sejak didirikannya PT Sulawesi Mining Investment (SMI) pada September 2009 silam, luas hutan yang mengalami deforestasi sampai 2021 mencapai 13.705,7 ha. Perlu diketahui, PT SMI merupakan perusahaan patungan yang dibentuk PT Bintang Delapan Mineral dari Indonesia dan Tsingshan Group dari China.

Dengan laju deforestasi yang semakin kencang setiap tahunnya, Sulawesi Selatan pun makin rentan terhadap bencana, baik banjir dan longsor. Pada saat yang sama, penggundulan hutan juga jelas berdampak pada peningkatan emisi karbon dioksida (CO2). Yayasan Auriga Nusantara menghitung, estimasi emisi karbon sejak kurang lebih 13 tahun ke belakang mencapai 6.506.102 t/CO2-e.

Luas deforestasi di provinsi kaya nikel 2009-2021 (Hektare)

Sumber: Yayasan Auriga Nusantara

“Selain kawasan hutan yang dijadikan sebagai konsesi tambang, lahan perkebunan dan persawahan warga juga sekarang sudah mulai beralih menjadi tambang nikel,” ungkap Koordinator Eksekutif Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng Muhammad Taufik, kepada Alinea.id, Senin (22/5).

Sayangnya, penebusan lahan-lahan warga sering kali tidak dilakukan dengan tuntas atau bahkan hanya memberikan janji manis, tanpa ada penyelesaian yang jelas. Akibatnya, konflik pun tak dapat dihindari karena warga meminta haknya, paska pabrik berdiri atau bahkan setelah beroperasi.

Menurut Catatan Akhir Tahun (Catahu) Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2022, tercatat ada 212 konflik ihwal pertanahan yang meletus, bertambah lima kasus dari tahun 2021. “Dari luas wilayah terdampak naik drastis sampai 100% dan jumlah korban terdampak juga mengalami kenaikan,” kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika, kepada Alinea.id, Jumat (19/5).

Pada tahun lalu, luasan konflik tercatat mencapai 1.035.612 ha, naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 50.062 ha. Adapun provinsi dengan luasan konflik terluas berada di Sumatera Utara (215.404 ha), Kalimantan Barat (161.262 ha), Kalimantan Timur (128.249 ha), Sulawesi Tengah (108.125 ha), dan Jambi (79.334 ha).

“Usaha-usaha pengadaan tanah, tukar guling kawasan hutan, bisnis tambang, food estate, Bank Tanah untuk kepentingan investasi dan keuntungan ekonomi elitis adalah penyebab konflik paling banyak,” lanjutnya.

Di mana konflik agraria di sektor pertambangan pada tahun lalu ada sebanyak 21 kasus, dengan luasan mencapai 213.048 ha dan melibatkan 122.082 kepala keluarga. Sementara itu, letusan konflik di sektor ini didominasi oleh pertambangan batu bara dan nikel, masing-masing sebanyak tujuh letusan konflik, tambang emas empat konflik, tambang pasir, seng dan batu andesit masing-masing sebanyak satu letusan konflik.

“Situasi ini berjalan di tengah usaha penyelesaian konflik dan reforma agraria yang begitu lambat. Karena memang tidak didukung penuh oleh regulasi yang progresif sebagaimana kebijakan tanah untuk investor,” ujar Dewi.

Tak pelak, sepanjang tahun ini KPA mencatat masih belum ada perubahan signifikan dan mendasar yang dilakukan oleh pemerintah, baik di pusat dan daerah dalam hal penanganan dan penyelesaian konflik agraria yang tengah terjadi di lapangan. Termasuk masih lemah dan lambatnya upaya-upaya pencegahan (preventive policy and action), sebelum konflik dan kekerasan agraria meledak ke permukaan.

Hal ini pun diamini Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah Aulia Hakim. Menurutnya, konflik agraria di Sulawesi Tengah kerap kali terjadi tanpa penyelesaian. “Kami bersama lembaga-lembaga lain yang ikut memperjuangkan hak masyarakat hanya berjuang sendiri, karena pemerintah daerah juga tidak bisa berbuat banyak. Mereka beralasan kalau masalah tambang ini sepenuhnya tanggung jawab dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Pemerintah pusat, pada praktiknya hanya menutup mata. Hakim menilai, pemerintah barangkali lebih takut akan kehilangan investasi jumbo dari perusahaan-perusahaan tambang nikel, ketimbang mengkhawatirkan masyarakatnya yang semakin menderita dan kian terdesak oleh keberadaan tambang-tambang nikel megah.

“Sekarang tambang-tambang nikel semakin mendesak kehidupan masyarakat kami. Tidak hanya banjir dan longsor yang sering kali terjadi. Bencana-bencana ini bahkan lebih seringnya terjadi di sekitar wilayah pertambangan,” jelas Hakim.

Terkikisnya lahan mata pencaharian

Dampak kian masifnya keberadaan tambang nikel bahkan telah merembet ke daerah-daerah pesisir dan merusak hutan-hutan mangrove di Sulawesi Tengah. Dia mencontohkan, di saat hujan datang, limbah nikel dari PT SMI akan selalu terbawa arus air sampai ke hilir, salah satunya laut di Kecamatan Bungku Pesisir.

Kerusakan hutan mangrove pun berimplikasi terhadap kehilangan salah satu sumber mata pencaharian warga Desa Laroenai yang dulunya memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat budidaya kepiting. Selain itu, para nelayan dengan kapal-kapal kecil tak bisa lagi melaut, karena tepi laut sudah dipenuhi oleh lumpur yang merupakan endapan dari limbah nikel.

“Pada akhirnya, nelayan yang mulai kehilangan mata pencahariannya akan beralih pekerjaan menjadi karyawan-karyawan di pertambangan, baik dari perusahaan resmi maupun perusahaan ilegal,” tuturnya.

Setelah semua ini terjadi, pada Februari kemarin PT Vale Indonesia Tbk. mulai membangun pabrik pemurnian nikel berteknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang nantinya akan menghasilkan produk nikel kelas dua, di Sambalagi, Kecamatan Bungku Pesisir, Sulawesi Tengah. Pada pembangunan pabrik ini, perusahaan dengan kode saham INCO ini bermitra dengan PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia (BNSI).

Estimasi emisi karbon akibat deforestasi di wilayah kaya nikel 2009-2021 (t/CO2-e)

Sumber: Yayasan Auriga Nusantara

Didukung sumber listrik dari gas alam (LNG), proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini akan menjadi pabrik pemurnian nikel hijau pertama di Indonesia. “Kami akan membawa praktik-praktik pertambangan terbaik yang dilakukan di Blok Sorowako ke Morowali. Selain menyukseskan program hilirisasi pemerintah, kami juga ingin berkontribusi untuk masyarakat dan bumi kita,” ungkap CEO dan Presiden Direktur Vale Indonesia Febriany Eddy, dalam seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) smelter nikel RKEF Vale Indonesia, Februari lalu.

Meski digadang-gadang sebagai praktik pertambangan hijau pertama di tanah air, Koordinator JATAM Nasional Melky Nahar menilai, pangoperasian pabrik tidak bisa sepenuhnya dibilang ramah lingkungan. Pasalnya, dalam proses pembangunan pabrik pun hampir dipastikan dilakukan dengan membongkar tanah dan membuka lahan atau hutan.

Sehingga rendahnya karbon yang dihasilkan pun tak sebanding dengan daya rusak yang dahsyat dari setiap rantai proses perusahaan-perusahaan tambang nikel. “Daya rusaknya mulai dari alih fungsi lahan dan pencemaran laut yang berdampak panjang pada pasokan pangan warga, pencemaran air dan udara yang berdampak pada kesehatan warga dan lingkungan, hingga konflik sosial dan pelanggaran HAM,” beber Melky, saat dihubungi Alinea.id, Minggu (21/5).

Kawari, di hampir seluruh wilayah ekstraksi nikel, selalu ada resistensi dari warga. Evaluasi kebijakan hilirisasi nikel jelas perlu dilakukan. Namun, dengan model kebijakan dan regulasi yang lebih mementingkan kepentingan korporasi saat ini, upaya untuk mengurangi atau mencegah dampak kerusakan dan pelanggaran HAM sudah mustahil dilakukan.

“Pemerintah tak pernah respons, alih-alih berpihak pada warga. Vale misalnya, tambangnya beroperasi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan juga sedari awal ditentang keras warga. Smelternya di Pomalaa, Kolaka, Sulawesi Tenggara juga mendapat protes dari warga, tapi sama saja nihil penyelesaian,” tambahnya.