Skema pembentukan Holding Ultramikro, lewat rights issue BRI

Pemerintah merancang pembentukan Holding Ultramikro bagi para pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan akses ke pembiayaan formal. Holding tersebut terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI), PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dalam pembentukan holding tersebut pemerintah akan mengambil skema rights issue BRI, di mana negara akan mengalihkan seluruh saham seri B negara pada PNM dan Pegadaian kepada BRI.

"Penyerahan dan penyetoran saham seri B kepada BRI dari Pegadaian dan PNM ini dilakukan sesuai PP 72/2016 yakni tentang tata cara penyertaan modal negara kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara)," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI, Senin (8/2).

Dia menjelaskan, proses penyetoran saham ke BRI tersebut terdiri dari lima tahapan, yaitu rights issue BRI dilakukan setelah mendapat arahan dari Komite Privatisasi dan rekomendasi dari Menteri Keuangan serta dikonsultasikan dengan DPR. Hal itu sesuai dengan amanat pada PP 33/2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan.

Lalu, seluruh saham seri B negara pada Pegadaian dan PNM akan disetorkan ke BRI dalam rangka partisipasi pemerintah dalam rights issue BRI.

"Seluruh saham seri B negara akan disetorkan kepada BRI dalam rangka partisipasi pemerintah dalam right issue BRI, sehingga pemerintah akan tetap terjaga sahamnya di BRI 56,75%. Namun dari partisipasi ini, kami gunakan dengan menyerahkan PT PNM dan Pegadaian kepada BRI," ujarnya.

Kemudian, penyertaan atau penyetoran seluruh saham seri B negara pada Pegadaian dan PNM kepada BRI dilakukan sesuai PP 72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara kepada BUMN.

Selanjutnya, setelah transaksi rights issue, BRI akan memiliki seluruh saham seri B Pegadaian dan PNM, sedangkan pemerintah masih memiliki satu lembar saham seri A Dwiwarna pada PT Pegadaian dan PT PNM.

"Sesudah transaksi right issue, BRI akan memiliki seluruh saham seri B dari Pegadaian dan PNM, sedangkan pemerintah tetap memiliki satu lembar saham seri A Dwiwarna di PNM dan pegadaian," ucapnya.

Terakhir, nilai transaksi akan didasarkan pada hasil penilaian independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai ketentuan pasar modal.